Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Nabire .
15967
Artikel
NABIRE - Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESMD menggelar rapat dengan PT. Freeport Indonesia (PT. FI) serta Pemerintah Papua, Papua Tengah dan kabupaten penghasil pembagian laba bersih 6 persen keuntungan dari PT. FI.
NABIRE – Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM, menilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Tengah, menurun. Hal ini terlihat dalam absensi kehadiran ASN saat digelar apel pagi, Senin (14/8/23) di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah. Mensikapi menurunnya disiplin ASN, Pj Gubernur Ribka Haluk menuturkan, jika hal seperti ini terus berlanjut maka akan perintahkan Kepala BKPSDM Papua Tengah untuk memutuskan ASN yang tidak pernah masuk bekerja akan dikembalikan ke kabupaten masing–masing.
NABIRE – Puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama ini di Kabupaten Nabire mengadukan haknya, berupa gaji sejak Januari hingga Agustus 2023 ke DPRD Kabupaten Nabire. Karena selama ini mereka belum menerima hak mereka berupa gaji yang diterima setiap bulan.
NABIRE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah (PT) melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum kepada pemilih pemula khususnya kepada siswa kelas 10 (kelas 1 sekolah menengah tingkat atas/SMTA). Sosialisasi perdana kepada siswa SMA/SMK Anak Panah di Kalibobo, Senin (14/8) pagi. Sosialisasi Pemilu juga akan dilaksanakan di Timika dengan melibatkan perwakilan dari Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya serta Intan Jaya. Semnetara di tiga kabupaten lainnya (Paniai, Deiyai dan Dogiyai) dilaksanakan oleh KPU daerah, KPU Provinsi sifatnya pendampingan.
NABIRE - Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM menyempatkan waktu dan ikut menonton jalannya lomba gerak jalan indah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digelar panitia HUT ke-78 RI tingkat Pemerintah Kabupaten Nabire. Terlihat dari atas panggung kehormatan, Pj. Gubernur Papua Tengah duduk berdampingan dengan Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin, Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah, Ausilius You, Asisten I Setda Nabire La Halim, S.Sos, Kasat Pol.PP Nabire, AKP Burhanuddin Pawennari, serta sejumlah Pimpinan OPD lainnya dari Pemerintah Kabupaten Nabire.
NABIRE – Persediaan telur di pasaran dalam kota Nabire terutama di kios pengecer selama beberapa waktu terakhir ini kurang, bahkan beberapa kios yang menyediakan telur selama ini terlihat kosong. Beberapa pengecer telur yang sering menjajak telur di kios mengaku beberapa waktu terakhir ini persediaannya menipis, bakan tidak ada.
NABIRE – Jajaran KPU Provinsi Papua Tengah, Jumat (11/8/23), menggelar jalan sehat. Jalan sehat digelar dalam rangka menjaga kebugaran tubuh, serta kekompakan dan keakraban di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah. Selain itu, melalui jalan sehat juga bertujuan melakukan sosialisasi Pemilu Serentak 2024 kepada masyarakat.
NABIRE - Warga masyarakat Kampung Wanggar Sari SPB, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, meriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dengan mengadakan perlombaan. Kegiatan dilaksanakan di lapangan sepak bola Kampung Wanggar Sari.
NABIRE – Menurut informasi, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire akan membangun asrama mahasiswa Nabire di Jalan Sosial, Padang Bulan, Kota Jayapura. Hal ini seperti informasi dari sumber mahasiswa di Jayapura, Lambaertus Magai. Dirinya menginformasikan, ada tukang dari konsultan temui mahasiswa pada Sabtu (12/8/23) di lokasi bangunan asrama Padang Bulan Jayapura.
NABIRE – Kabubpaten Nabire yang merupakan ibukota Provinsi Papua Tengah, dijuluki sebagai kota gempa. Sebutan itu bermula sejak belasan tahun silam (2004-2007) berulang-ulang diterpa gempa berkuatan besar dan sedang. Bahkan hingga kini geteran gempa sering menyapa warga Nabire. Gejolak alam ini kapan saja bisa menyapa ibu kota provinsi ini. Lantaran itu Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk pembangunan bangunan gedung pemerintah provinsi diwajibkan mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).