INTAN JAYA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terus memperkuat penataan aset daerah sebagai bagian dari upaya menyiapkan pembangunan yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui penyerahan 25 sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai kepada pemerintah daerah.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Ruang Meeting Kantor Bupati Intan Jaya, Sugapa, Senin (10/8/2026). Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., menerima langsung sertifikat tersebut dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, Nelson F. Kalen, yang hadir bersama rombongan. Kegiatan itu turut disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bagi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti legalitas yang memberikan perlindungan hukum terhadap aset daerah. Kejelasan status, batas dan kepemilikan tanah menjadi kebutuhan mendasar dalam perencanaan pembangunan fasilitas pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Secara resmi kami menerima 25 sertifikat tanah di Kabupaten Intan Jaya. Sertifikat ini memiliki legalitas sebagai perlindungan aset, sehingga kita harus memastikan mana tanah yang sudah menjadi aset pemerintah daerah dan mana yang masih berstatus tanah adat,” ujar Aner.

Menata Aset, Menghormati Hak Adat

Aner menjelaskan, penataan aset pertanahan di Intan Jaya membutuhkan perhatian serius karena berkaitan dengan hak ulayat dan kepemilikan masyarakat adat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan persoalan tanah melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Menurutnya, kejelasan status tanah merupakan tahapan penting sebelum lahan digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan maupun sarana pelayanan masyarakat.

“Kami berharap tanah-tanah yang belum menjadi aset pemerintah dan masih berstatus tanah adat dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, pembangunan dapat dilaksanakan dan status tanah benar-benar jelas sebagai milik Pemerintah Kabupaten Intan Jaya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai beserta jajaran yang telah datang langsung ke Intan Jaya untuk menyerahkan sertifikat sekaligus mendukung proses penataan pertanahan di daerah tersebut.

Pastikan Kondisi Tanah di Lapangan

Upaya penataan tidak berhenti pada penyerahan dokumen. Usai kegiatan di kantor bupati, Aner bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, jajaran OPD dan rombongan langsung meninjau sejumlah lokasi yang masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Peninjauan tersebut disertai pengukuran sejumlah bidang tanah guna memastikan batas, luas dan kondisi lahan yang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan.

Langkah ini dinilai penting agar data administrasi pertanahan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan begitu, pemerintah dapat meminimalkan potensi persoalan pertanahan sekaligus memastikan setiap rencana pembangunan memiliki dasar yang jelas.

Bagi Intan Jaya, kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan pengamanan aset daerah. Kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai diharapkan terus berlanjut, terutama dalam penataan bidang tanah yang masih berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Penyerahan 25 sertifikat dan pengukuran langsung di lapangan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan penataan aset dengan kebutuhan pembangunan. Sebab, pembangunan yang terencana membutuhkan lahan yang jelas status hukumnya, sekaligus tetap menghormati hak masyarakat adat. (ist)