Ada Keputusan 4 Kementerian Soal KBM Tatap Muka Diawal 2021
NABIRE - Kini telah ada keputusan bersama empat (4) Kementerian yang isinya mendukung pelaksanaan kembalinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
NABIRE - Kini telah ada keputusan bersama empat (4) Kementerian yang isinya mendukung pelaksanaan kembalinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka langsung di semua jenjang satuan tingkat pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.
Sementara fakta di lapangan telah menunjukan, bahwa pandemi virus corona belum juga berakhir dari muka bumi ini dan dimanamana pemerintah terus berteriak mengingatkan semua pihak termasuk pihak sekolah agar mematuhi protokol kesehatan.
Sedangkan pihak sekolah untuk saat ini mulai merasakan pentingnya biaya-biaya tambahan di sekolah guna menjawab penyediaan bahan habis pakai bagi guru dan murid saat mengikuti KBM tatap muka yang sangat ketat di tengah pandemi Covid-19 ini.
Dimulai dari sabun cuci tangan, masker dan juga bahan lain dan kini di tengah kegiatan ulangan akhir semester ganjil, terlihat guru dan murid sudah sadar akan pentingnya memakai masker dan juga wajib mencuci tangan di saat datang dan juga waktu pulang.
Keputusan ke4 menteri itu masingmasing nomor: 04/KB/2020, keputusan nomor: 737 tahun 2020, keputusan nomor: HK.01/Menkes/7093/2020 dan keputusan nomor: 420/3987/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri.
Yang isi tentang panduan penyelenggaraan pelajaran pendidikan atau KBM tatap muka yang akan dilaksanakan pada awal semester genap di tahun pelajaran 2020/2021 dan di tahun pelajaran selanjutnya di semua satuan jenjang pendidikan.
Sementara banyak sekolah di daerah ini yang mengeluh soal pembiayaan penyiapan bahan habis pakai, karena sekolah tidak memiliki sumber dana lain, hanya yang diharapkan untuk saat ini kedepan hanya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Dari data wartawan media ini di lapangan, sejumlah kepala sekolah yang ditemui meminta agar pemerintah jangan hanya menurunkan program saja, tetapi perlu ditunjangi dengan suntikan dana agar dana BOS tidak menjadi sasaran utama pembiayaan kebutuhan sekolah.(des)
Bagikan artikel ini



