NABIRE - Ujian akhir bagi para calon peserta Ujian Nasional (UN) di tingkat atau jenjang satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK , tinggal hitungan minggu saja, sementara dana untuk pembiayan seluruh tahapan ujian dikabarkan belum ada dan beban dana ujian bagi SMA/MA dan SMK dapat dibebankan ke Kabupaten Nabire. Hal ini membuat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menjadi dan merasa orang yang bersalah, karena ini semua menyangkut kesuksesan anak-anak masyarakat Kabupaten Nabire yang sebentar lagi akan mengikuti seluruh tahapan ujian, dimana untuk SMA dan MA harus mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah (US), sedangkan bagi SMK harus mengikuti UNBK, US juga Ujian Kompetensi Keahlian (UKK). Sementara kita ketahui bersama, bahwa secara administrasi semua urusan bagi guru SMA/MA dan SMK telah dilimpahkan dan para guru-gurunya sudah menjadi pegawai provinsi dan semua guru SMA/MA dan SMK kini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembiayaan ujian di Kabupaten Nabire tidak diusulkan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Yulianus Pasang, S.Pd kepada Papuapos Nabire, Kamis (20/2), di ruangan kerjanya seraya menambahkan, sesungguhnya ada dana ujian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebesar Rp68.000.000 juta, akan tetapi dana tersebut untuk pembiayaan panitia ujian tingkat SMP/MTs saja. Lanjut dikatakan, hingga saat ini belum ada kabar atau informasi soal adanya bantuan dana ujian bagi sekolah SMA/MA dan SMK yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua, sementara ujian akhir bagi calon peserta ujian disatuan jenjang pendidikan SMA/MS dan SMK tinggal beberapa minggu saja. Untuk itu, selaku Kepala Dinas Pendidikan Nabire akan menyampaikan permasalahan ini secara jujur dan terbuka kepada semua kepala sekolah SMA/MA dan SMK dalam rapat pada Kamis 20 Februari 2020, agar hal ini dapat diketahui bersama dan dicarikan solusi bersama. Sebab dana ujian akhir yang ada di DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire hanya untuk SD/Mi dan SMP/MTs saja. “Secara jujur saja sesuai Juknis bantuan dana Rp,68 juta dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua hanya untuk pembiayaan panitia ujian nasional tingkat Kabupaten Nabire, sementara dana untuk ke sekolah tidak diberikan bantuan,” ungkapnya. Sedangkan dana bantuan ujian ke sekolah SD/Mi dan SMP/MTs yang akan masuk sebagai peserta ujian diakhir tahun pelajaran 2019/2020 dipastikan ada, walaupun dana itu sedikit atau tidak mencukupi seluruh pembiayaan ujian, namun diharapkan dana yang sedikit ini dapat dipastkan akan sampai ke tangan kepala–kepala sekolah peserta ujian.(des)