NABIRE - Tepat bulan Desember tahun 2018 lalu ada pembangunan gedung Laboratotium Fisika yang diperuntukan bagi SMK YPK Nomenzen Mambraku yang bersumber dari dana Otonomisasi Khusus (Otsus) Kabupaten Nabire.

Dalam kurun waktu selama tiga minggu pembangunan gedung tersebut dinyatakan telah selesai dibangunkan dengan alasan kehabisan anggaran atau dana, sehingga pembangunan yang sisa akan diselesaikan pada tahapan berikutnya.

Sementara terlihat dari seluruh gedung yang lengkap, faktanya masih banyak kekurangan yang harus dibangun, terutama bagian dinding dalam, plafon dan juga rabat serta belum dipasang jaringan listrik serta kelengkapan meubeler meja, kursi dan lemari.

Demikian dikatakan Kepala Sekolah SMK YPK Npmnzen Mambraku Dra. Orpa Aibekop, kepada Papuapos Nabire, Selasa (26/1), di seputar Kelurahan Siriwini seraya menambahkan, hingga saat ini gedung tersebut tidak digunakan dan menjadi rumah lebah dan serangga lain.

Sebagai kepala sekolah tentunya telah mendapatkan janji atau pesan dari pihak pekerja, bahwa sisa dari pembangunan yang belum selesai akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, namun hingga saat ini memasuki 2 tahun lebih belum juga ada kejelasan bagi kami pihak sekolah.

Sehingga selaku kepala sekolah hanya bisa menagih janji, karena kini sudah memasuki tahun ke2, akan tetapi juga belum ada berita atau kabar, dengan demikian boleh dikata belum jelas kelanjutan pembangunan Lab Fisika SMK YPK.

Sementara dua petinggi dinas pendidikan, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire pada tahun 2020 lalu telah melakukan kunjungan dan melihat dari dekat kondisi pembangunan tersebut.

Namun hingga memasuki awal tahun 2021 juga belum ada kejelasan dan kepastian pembangunan lanjutan gedung Laboratorium Fisika SMK YPK Nabire, sehingga kepala sekolah dan dewan guru lagi bertanya siapa yang harus bertanggung jawab atas kelanjutan gedung laboratorium tersebut?.

Kala itu gedung tersebut dapat dibangun dengan sumber dana Otsus Kabupaten Nabire, sehingga yang harus bertanggung jawab hingga selesai atau tuntas Pemerintah Kabupaten Nabire, jangan lagi pakai alasan SMA dan SMK sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.(des)