NABIRE — Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai pemangku kepentingan di tingkat distrik, kelurahan dan fasilitas kesehatan.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan anjangsana ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Nabire yang dijadwalkan berlangsung Selasa (1/9/2026), mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIT.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BGN memastikan pelayanan MBG berjalan sesuai tujuan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Kepala BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, melalui surat Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire Nomor 09/KORWIL-BGN/NBR/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026, menyebutkan anjangsana tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengawasan dan pembinaan pelayanan MBG yang lebih baik di Kabupaten Nabire.

Sejumlah unsur pemerintah dan aparat keamanan turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Kapolsek Nabire, Kepala Distrik Nabire, Danramil Nabire, serta unsur intelijen Kejaksaan Negeri Nabire.

Tak hanya aparat pemerintahan dan keamanan, BGN Nabire juga menggandeng tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas. Mereka yang diundang antara lain Kepala Puskesmas Sirwini, Puskesmas Nabarua, Puskesmas Nabire Kota, Puskesmas Bumiwonorejo dan Puskesmas Karang Tumaritis.

Dari unsur pemerintahan tingkat kelurahan, BGN turut melibatkan Kelurahan Sirwini, Nabarua, Bumiwonorejo, Girimulyo dan Kalibobo.

Keterlibatan banyak unsur tersebut menunjukkan bahwa pengawasan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN, tetapi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan hingga pemerintahan di tingkat kelurahan.

Melalui anjangsana ke SPPG, koordinasi diharapkan semakin kuat, terutama dalam memastikan proses pelayanan makanan bergizi kepada penerima manfaat berlangsung dengan baik, aman dan sesuai kebutuhan gizi.

Program MBG juga tidak semata-mata berbicara mengenai distribusi makanan. Aspek kesehatan, keamanan pangan, kualitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Dengan adanya pengawasan lintas sektor, BGN Nabire diharapkan dapat memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pelayanan di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, pemerintah distrik dan kelurahan dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG di Nabire.

Surat kegiatan tersebut ditembuskan kepada Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, KPPG Jayapura dan sebagai arsip. Kepala BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi kegiatan anjangsana tersebut. (ppn)