JAKARTA – Konflik sosial masyarakat maupun konflik sosial bersenjata yang terjadi di Provinsi Papua Tengah mengakibatkan masyarakat harus pengungsi. Dengan kondisi ini, jika dipercayakan menjadi Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah mendampingi John Wempi Wetipo, Agustinus Anggaibak menyampaikan tentu saja pemerintah harus koordinasi baik dengan seluruh pihak. Baik itu pihak pemerintah, aparat TNI Polri maupun para tokoh. Sehingga konflik-konflik yang terjadi dan berdampak terjadinya pengungsian masyarakat di Provinsi Papua Tengah, pihaknya akan mengamankan dan memperjuangkan apa yang diperlukan.

“Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga mereka juga dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saya pikir itu yang bisa kami lakukan,” ujar Cawagub Papua Tengah nomor urut 2, Agustinus Anggaibak saat debat kandidat kedua, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Cawagub Agustinus Anggaibak mendapatkan pertanyaan dari panelis soal keamanan daerah. Ditanyakan, masalah pengungsi akibat aksi kekerasan dan konflik bersenjata telah digelar di berbagai pertemuan lokal, nasional dan internasional. Namun kerap kali terkendala oleh tidak adanya data dan koordinasi antara pemerintah dan pihak keamanan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Paslon ke depan dalam menangani pengungsi internal yang sudah mendapat perhatian berbagai pihak termasuk PBB agar hak-hak mereka sebagai warga sipil dapat dipenuhi oleh negara. (ros/feb)