NABIRE – Tidak adanya dana untuk pendataan keluarga tak mampu sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau yang dikenal dengan penerima bantuan sosial (Bansos) mengganjal Dinas Sosial untuk pemutahiran (validasi) data keluarga kurang mampu sebagai keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial di daerah ini. Akibat tidak ada dana, Dinas Sosial Kabupaten Nabire tidak berdaya untuk memvalidasi data keluarga miskin sebagai keluarga penerima manfaat.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Ishak, SE di ruang kerjanya, Selasa (17/7) mengatakan sekalipun data penerima manfaat khususnya kesehatan seperti kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) perlu divalidasi sesuai dengan data dari Basis Data Terpadu (BDT) agar pemberiannya tepat sasaran. Namun Dinas Sosial tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada dana.Sekretaris Dinas Sosial, Zakeus Petege yang dihubungi terpisahkan mengatakan, validasi data penerima manfaatkan bisa dilakukan oleh Dinas Sosial. Tetapi, usulan dana validasi yang diajukan selama beberapa tahun ini tidak pernah ditanggapi serius sehingga tidak ada dana.Zakeus Petege menambahkan, validasi data sekarang bisa dilakukan hari itu juga dan penerima manfaat bisa mendapat kartu JKN KIS bulan depan. Tetapi, kesulitannya tidak ada dana. Sebab, untuk memvalidasi data, petugas Dinas Sosial harus mendatangi keluarga sasaran dan melaporkan dari rumah warga yang bersangkutan melalui Handphone (HP). Karena, Kementerian Sosial akan melihat koordinat rumah warga sasaran melalui titik koordinat lewat satelit sehingga tidak bisa dilaporkan dari tempat lain. Kementerian di Jakarta akan melihatnya dari titik kordinat untuk memastikan data penerima manfaat, termasuk kartu JKN KIS.Ia menambahkan, sebelumnya, validasi, memasukan data penerima manfaat membutuhkan waktu 6 bulan. Tetapi, kini bisa dilakukan hari dan bulan depan, penerima manfaatkan menerima kartu termasuk JKN KIS. Namun, apa daya, Dinas Sosial tidak bisa memvalidasi data penerima manfaat karena pemerintah daerah tidak menggubris usulan dana validasi data keluarga tak mampu di daerah ini.(ans)