NABIRE - Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak seluruh Indonesia 9 Desember mendatang, masing-masing daerah pasti punya persiapan dan kesiapan menuju pada hari ‘H’.

  Momen ini dilakukan sesuai Undang Undang Dasar RI adalah 5 tahun sekali, baik itu DPR, Presiden, Gubernur dan Bupati / Walikota se Indonesia.

Demikian ungkap Ketua Dewan Adat Kabupaten Nabire Jhon Wayar, kepada media ini.

Lebih ditekankan lagi terkait stabilitas keamanan jelang Pilkada 9 Desember mendatang.

Daerah ini, menurutnya, aman dalam pesta demokrasi ini bukan tugas aparat TNI, Polri saja.

Melainkan daerah ini aman, perlu dukungan semua pihak bersama saudara-saudari dari luar daerah ini yang datang hidup bersama di Nabire ini.

Kepada 6 kepala suku pesisir dan 1 suku Mee yang ada di bantaran Distrik Dipa, Menou, Siriwo, Ororodo dirinya meminta untuk sama-sama menjaga keamanan jelang Pilkada.

Perlu diketahui, bahwa bupati yang akan terpilih adalah bupati untuk Nabire bukan bupati untuk daerah lain atau bupati untuk kelompok tertentu.

Wayar juga minta kepada penyelenggara Pemilukada baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat TPS, lakukan transparasi terhadap pembiayaan dan honor-honor para penyelenggara agar tidak jadi gesekan atau saling curiga. 

Ditambahkan wayar yang juga selaku tokoh adat Nabire ini, menyinggung soal beberapa ASN yang terlibat langsung dalam tim sukses masing-masing pasangan calon agar pihak atau lembaga pengawas agar segera menindaklanjuti prosesnya apabila ada laporan dari masyarakat atau pihak-pihak lain berdasarkan bukti  / fakta di lapangan.

Kepada tokoh adat, kepala-kepala suku untuk selalu dekat dengan masyarakat adatnya memberikan pemahaman tentang pemilihan bupati tanggal 9 Desember 2020.

Terutama mereka yang ada di daerah-daerah terpencil, karena tugas tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku adalah mitra pemerintah karena ada adat dulu baru agama, setelah agama, pemerintah baru ada istilah tiga tungku ini bermitra.

Wayar juga mengingatkan, untuk pengganti sarana Medsos melalui Hp dalam rangka Pilkada juga tidak mengucapkan fitnahan atau ujaran kebencian kepada siapa saja.

  “Segera ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Wayar seraya menambahkan, penyelenggara tingkat kampung dan TPS tentang protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan.(rob)