NABIRE - Organisasi publik seperti organisasi di birokrasi berorientasi pada pelayanan dan bukan pada keuntungan. Untung tidak untung, organiasi publik tetap ada, bekerja tidak bekerja organisasinya tidak dibubarkan. Dengan kondisi ini berdampak rasa memiliki dari pegawai menjadi kurang alias daya juang menjadi kurang. 

“Karena untung tidak untung tetap ada, maka banyak pegawai kita yang juga perilakunya seperti itu. Tidak kerja gajinya tetap dibayarkan, nah ini yang jadi masalah. Kalau di swasta, organisasinya tutup dia dipecat. Tetapi kalau di organisasi birokrasi tetap dia digaji walaupun tidak memberikan pelayanan. Ini yang jadi repot. Maka bagaimana kita memberikan pemahaman yang sama terhadap organsasi birokrasi ini menjadi penting. Menimbulkan rasa memiliki kemudian menimbulkan rasa daya juang tinggi untuk bisa menjalankan organisasi,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, saat memberikan materi pada sosialisasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) se-wilayah Meepago, di Ruang Rapat Kantor Bupati Nabire, Jumat (28/1/22) pekan lalu.

Dikatakan Dirjen Fatoni, dirinya bersama rombongan sengaja datang dengan formasi lengkap ke Nabire. Karena baginya, kegiatan semacam ini cukup penting.

“Hadir bersama saya direktur perencana anggaran dan tim teknis. Bagi kami ini suatu kehormatan dan juga satu kesempatan karena bisa betemu langsung dengan bapaka ibu semua, agar komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa berlangsung lancar. Sehingga program-program yang kita rencanakan, baik di daerah maupun di pusat bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kesmpataan ini akan kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk berdiskusi tentang banyak hal. Terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan juga peningkatan kinerja,” ujarnya.

Lanjut dia, diharapkan kegiatan besar dalam rapat kordinasi itu paling tidak dalam 1 tahun dilaksanakan 3 kali. Di awal tahun, dipertengahan tahun dan di akhir tahun. Di awal tahun ini untuk persiapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Di pertengahan tahun nanti kita bisa evaluasi bulan yang sudah lalu dan kemudian kita persiapkan pada bulan2 yang akan dating. Sementara rakor di akhir tahun kita untuk mengevaluasi yang sudah berjalan dan persiapan untuk tahun berikutnya.

Lanjut Dirjen Fatoni, perkembangan regulasi selalu berubah. Informasi juga selalu berubah, dinamika politik, dinamika pemerintahan, sosial ekonomi juga terus berkembang. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan rakor-rakor perlu dilakukan. Agar kinerja kita terus meningkat, khususnya dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah. Yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan juga meningkatkan daya saing daerah. 

“Saya ingin memulai dari kita melihat organisasi kita ini. Kita dalam organisasi pemerintahan, organiassi birokrasi itu untuk memberikan pelayanan. Organisasi publik seperti organisasi di birokrasi itu berorientasi pada pelayanan bukan pada keuntungan,” ujarnya. (ros)