NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Papua Tengah yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPR Papua Tengah, Selasa (3/11/2026). Mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta meningkatkan ketersediaan fasilitas perpustakaan di wilayah Papua Tengah.

Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Dogiyai, Yones Waine, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pembangunan perpustakaan di sekolah, kampus dan fasilitas umum merupakan kebutuhan bersama yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.

Yones menjelaskan, tidak seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah dapat hadir saat aksi berlangsung karena sebagian sedang menjalankan tugas. Namun, kondisi tersebut bukan berarti lembaga legislatif menutup diri terhadap aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan, tuntutan mahasiswa menyangkut kepentingan masyarakat Papua Tengah dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan pengetahuan.

Sementara itu, anggota DPR Papua Tengah dari Dapil Mimika, Yulianus Magai, menilai perjuangan mahasiswa merupakan bentuk investasi bagi masa depan bangsa Papua, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Hari ini keringat yang kalian keluarkan adalah untuk masa depan. Sangat luar biasa kalian datang ke sini. Ini investasi untuk masa depan bangsa Papua,” katanya.

Yulianus mengingatkan, DPR merupakan lembaga yang bertugas menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat. Sementara itu, kewenangan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan berada pada pihak eksekutif.

Karena itu, ia meminta mahasiswa tidak berhenti setelah menyampaikan tuntutan, tetapi terus mengawal perkembangannya melalui komunikasi dengan DPR dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Terkait pembangunan perpustakaan, Yones menjelaskan penyediaan fasilitas perpustakaan pada jenjang TK/PAUD, SD, SMP, hingga SMA merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Sementara pembangunan perpustakaan di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dan mekanisme penganggaran tersendiri sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Yulianus juga menekankan pentingnya sistem pengelolaan perpustakaan, termasuk mekanisme peminjaman dan pengembalian buku. Menurutnya, pengelolaan yang baik diperlukan agar koleksi buku yang tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.

Mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal persoalan perpustakaan, Yones menyebut pembentukannya harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai kewenangan DPR.

DPR Papua Tengah berharap mahasiswa terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar aspirasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Bagi mahasiswa, ketersediaan perpustakaan dan buku bukan sekadar persoalan fasilitas pendidikan. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar untuk membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, membangun budaya membaca, serta mempersiapkan generasi muda Papua Tengah agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pada masa mendatang. (amd)