NABIRE - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nabire terus menggenjot implementasi program Sistem Informasi Data Terpadu untuk Percepatan Bebas Stunting atau yang dikenal sebagai ‘Siap Tebas Stunting’. Aplikasi inovatif ini resmi diluncurkan bulan lalu untuk mempercepat penanganan kasus kekerdilan pada anak di daerah tersebut.

Pascapeluncuran, pihak DPPKB langsung mengambil langkah taktis dengan meneruskan instruksi kepala dinas (pimpinan) kepada para petugas di lapangan, khususnya para penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan petugas Puskesmas.

“Kami sudah arahkan bagaimana bisa menggunakan aplikasi ini, artinya masih sistem online,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Nabire, Marthen Toding, S.KM., M.Kes., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).

Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menemui sejumlah tantangan teknis maupun administratif yang perlu segera dibenahi. Marthen mengungkapkan, pihaknya saat ini belum menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) resmi dengan instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire.

Akibat belum adanya MoU lintas instansi tersebut, pergerakan penggunaan aplikasi sementara waktu masih difokuskan di internal kader DPPKB dan penyuluh KB. “Sementara ini kami masih ke istilahnya yang menjadi kader di DPPKB, itu yang masih kami fokuskan,” tambahnya.

Selain masalah koordinasi kelembagaan, kendala infrastruktur dan ketersediaan jaringan internet serta kuota data di lapangan turut memengaruhi efektivitas pelaporan berbasis digital ini. “Karena internetnya ada yang artinya ya mungkin belum ada pulsa data ya sehingga kadang mungkin ada yang masih manual,” ungkap Marthen.

Untuk menyiasati kendala teknis tersebut, pihak DPPKB menerapkan solusi jemput bola dengan membantu proses penginputan data secara terpusat di kantor. “Istilahnya mungkin nanti kami bantu inputkan di kantor atau di titik apa yang mana, mumpung kantor juga ada fasilitas internetnya,” tuturnya.

Dari segi fungsi, aplikasi ‘Siap Tebas Stunting’ ini dinilai memiliki fitur yang sangat unggul dan terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya. “Aplikasi ini memang sangat bagus, artinya teman-teman bisa akses langsung khusus ke masalah stuntingnya itu,” puji Marthen.

Ia menjelaskan, sistem aplikasi ini juga terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memantau distribusi bantuan secara tepat sasaran.

Sambil menunggu perampungan dokumen MoU dengan dinas-dinas, DPPKB Kabupaten Nabire tetap memanfaatkan masa uji coba ini untuk mengevaluasi segala kekurangan aplikasi.

“Secara garis besar mungkin ya memang masih menyusun untuk dia punya MoU dengan instansi, sehingga instansi-instansi partner bisa memang langsung menurunkan ke stakeholder lagi yang paling di bawah,” tutup Marthen. (sam)