NABIRE – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Ishak,SE membantah issu miring yang menilai pengumpulan Kartu Keluarga (KK) di setiap Rukun Tetangga (RT) untuk kepentingan politik, mendukung salah satu kandidat saat pemunutan suara ulang (PSU) Pilkada Nabire. Karena, pengumpulan Kartu Keluarga di setiap RT yang terjadi di keluarahan hanya semata-mata untuk kepentingan verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Sama sekali tidak ada kepentingan untuk mendukung salah satu kandidat.

Ishak membantah issu miring tersebut di ruang kerjanya, Kamis (27/5) menanggapi adanya issu miring oleh oknum-oknum tertentu yang mengisukan pengumpulan KK di RT untuk mendukung salah satu kandidat tertentu. Issu tersebut tidak hanya masyarakat tetapi juga dari pejabat. Karena pernah ditanyai langsung kepada Kadinsos Ishak.

Ia membantah dengan tegas, Dinas Sosial tidak ada kepentingan dengan mendukung salah satu kandidat. Karena, pengumpulan NIK dan KK dimaksudkan tidak untuk kepentingan tertentu. Padahl, pelaksanaan pengumpulan NIK dan KK melalui RT bertujuan untuk verifikasi dan validasi data KPM yang ditetapkan melalui Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperintahkan oleh Menteri Sosial Tri Risma Maharani.

Ishak menambahkan, masih ada keluarga yang layak dibantu tetapi tidak terdata di DTKS sehingga perlu didata agar keluarga yang layak mendapat bansos tetapi tidak terdata di DTKS agar dapat diusulkan oleh daerah ke Kemensos sebagai usulan perbaikan dari daerah.

Kadinsos menjelaskan, Menteri Sosial Tri Risma Maharani memerintah setiap daerah melalui Dinas Sosial kabupaten/kota untuk melakukan validasi dan verifikasi data KPM karena menemukan data fakir miskin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena, banyak penerima yang sudah dinyatakan sudah meninggal oleh Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tetapi masih menerima bansos, data ganda, terdapat anggota TNI, Polri, PNS dan orang yang mampu. Banyak KPM yang tidak terdaftar ebagai WNI karena tidak memiliki nomor KK dan NIK pada server Dukcapil dan banyak nomor KK dan NIK yang tidak pada dengan server induk data kependudukan Dukcapil Kemendagri. (ans)