NABIRE - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengajak seluruh pemimpin di Provinsi Papua Tengah, terutama pimpinan partai politik, eksekutif dan legislatif, untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun provinsi yang masih tergolong baru. Ajakan tersebut disampaikan Agustinus Anggaibak, dalam konferensi pers kepada awak media di ruang kerjanya, Kantor MRP Provinsi Papua Tengah, Selasa (1/9/2026).

Agustinus mengatakan, Papua Tengah merupakan daerah baru yang membutuhkan fondasi pembangunan yang kuat. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam kepentingan politik maupun kelompok.

“Papua Tengah adalah daerah baru, provinsi baru dan manusia-manusia baru. Ketua MRP yang baru, gubernur baru dan DPR juga baru. Mari kita harus kolaborasi dan bersatu untuk membangun Papua Tengah,” ujar Agustinus.

Ia meminta para pemimpin tidak saling menjatuhkan atau mengkritik hanya karena kepentingan politik dan kelompok. Menurutnya, kritik tetap diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan diikuti dengan koordinasi serta diskusi untuk mencari solusi.

“Tidak perlu kita saling menjatuhkan, saling mengkritik hanya karena kepentingan politik, kepentingan kelompok dan golongan, lalu mengabaikan pembangunan Papua Tengah,” katanya.

Agustinus juga menyoroti peran DPR Papua Tengah dalam penetapan kebijakan anggaran daerah. Ia mengibaratkan DPR sebagai pemegang ‘palu kebijakan anggaran’, sementara pemerintah eksekutif menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

Karena itu, ia meminta DPR melakukan evaluasi internal apabila kemudian ditemukan persoalan dalam pelaksanaan APBD yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan bersama. “Kalau sudah turun palu, kemudian eksekutif tinggal menjalankan, jangan setelah itu pemerintah dikritik lagi. Kalau ada kesalahan, kita koreksi bersama. DPR juga harus koreksi diri sendiri,” ujarnya.

Ia menilai kritik tanpa komunikasi justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan memperbesar konflik antarlembaga. “Kalau memang ada persoalan dalam penyelenggaraan keuangan daerah atau APBD Provinsi Papua Tengah, lebih baik kita koordinasi, kita diskusi supaya ke depannya pembangunan provinsi baru ini bisa lancar, daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada adalah permusuhan,” kata Agustinus.

Menurut dia, pemerintah eksekutif pada prinsipnya merupakan pelaksana dari kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan bersama. Karena itu, hubungan antara DPR dan pemerintah harus dibangun melalui komunikasi dan pengawasan yang sehat.

Agustinus menegaskan, Papua Tengah masih membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat. Dengan usia provinsi yang masih sekitar empat tahun, ia menilai seluruh pemimpin memiliki tanggung jawab untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi pembangunan daerah. “Daerah ini baru umur empat tahun, kalau tidak salah. Mari kita bicara baik untuk membangun Papua Tengah ini dengan baik,” tuturnya.

Ia juga mengajak eksekutif, legislatif serta MRP sebagai lembaga kultural untuk mengambil peran masing-masing dan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. “Anggaran yang ada kita manfaatkan betul-betul untuk kita membangun Papua Tengah. Tidak boleh lagi ada saling menyerang. Jangan sampai kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok lebih tinggi daripada kepentingan pembangunan Papua Tengah,” pungkasnya. (amd)