NABIRE – Terkait dengan proses pengawasan saat PSU Pilkada Nabire, semua proses harus berjalan sesuai dengan aturan. Termasuk jika ada jajaran Bawaslu yang tidak melakukan kerja-kerja sesuai aturan pasti akan ditindak. 

Hal ini seperti dikatakan Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si, saat dimintai keterangannya oleh Papuapos Nabire, Senin (31/5/21) lalu di Distrik Wanggar.

“Di dalam internal kami pasti ada mekanisme untuk memperingatkannya, kemudian ketika dia melanggar lebih dari itu, melakukan pidana dan lain-lain tentu pelibatan kepolisian dan lain-lain juga sama,” tuturnya.  

Dan dalam konteks yang lain, misalnya dugaan-dugaan pelanggaran yang terkait dengan pidana Pemilu pasti kita akan bersama-sama dengan jajaran kepolisian, kejaksaan dalam rumah Gakkumdu. Dengan harapan, kita semua bisa berjalan beriring. Sehingga kerjasama antar pihak, menjadi salah satu kunci penting keberhasilan PSU Pilkada Nabire mendatang.

Ditanya soal kemungkinan ada pasangan calon yang tidak puas dengan hasil PSU, jawab dia, dirinya tidak ingin mengandai-andai. Kita berharap semua pihak bisa menerima hasil PSU Pilkada Nabire mendatang. Meskipun, memang mekanisme melakukan gugatan itu dimungkinkan. Karena di daerah-daerah yang sudah menggelar PSU juga ada yang tetap naik gugatan ke MK. 

Ditanya soal potensi kerawanan hasil pantauan Bawaslu, kata dia, khusus untuk di Nabire, salah salah satu amar putusan MK melakukan pemutakhiran data pemilih. Sehingga kita harus mengecek betul orang-orang yang memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih agar bisa masuk semua. Termasuk membersihkan yang tidak masuk sebagai pemilih, tapi namanya sementara ada. 

“Untuk Nabire ini diantara daerah-daerah lain, DPT menjadi perhatian paling khusus. Kalau untuk di tempat-tempat lain hanya ada di beberapa titik. Makanya kami merasa perlu untuk mendampingi Bawaslu Nabire termasuk Bawaslu Papua dalam konteks menyemangati, membersamai untuk pengawasan kedepan termasuk kita kerjasama dengan banyak pihak,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, bagian dari pencegahan pelanggaran adalah termasuk sosialisasi dan juga pelibatan masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketika proses PSU nanti berjalan perhatian kita untuk sama-sama menjaga PSU berjalan dengan baik. (ros)