MASALAH Sampah di Kota Nabire menjadi bahan sorotan bulan-bulanan. Tetapi, sepertinya masakah ini terhindar dari upaya penanganannya. Kalaupun ada, ketika sampah menggunung dan melebar hingga menutupi jalan. Selama tumpukan sampah tidak parah, menjadi hal biasa bagi pemadangan di sebagian belahan kota Nabire, Masalah sampah merupakan masakah pelik bagi kota yang sedang berkembang, termasuk Nabire  yang kian berkembang seirama dengan oerkembangan pembangunan di beberapa kabupaten tetangga. Karena, memang Nabire dengan posisinya yang strategis menjadi pusat persinggahan dari pejabat dan penduduk dari lima bahkan tujuah kabupaten di kawasan pedalaman, kawasan Pegunungan Tengah Papua bagian barat. Terlepas dari Nabire sebagai kota “singgah” bahkan kediaman pejabat dan sebagian warga dari enam kabupaten di kawasan pedalaman, arus transmigran spontan dari daerah lain juga menjadi salah satu  faktor penambahan penduduk di kota Singkong ini. Ketika menyangkut masalah sampah di dalam kota Nabire, di satu sisi sebagai akibat dari pertambahan penduduk  yang begut pesat sehingga volume sampah rumah tangga juga meningkat.   Hal itu terlihat bertebarannya sampah rumah tangga di beberapa lokasi disamping Pasar Karang Tumaritis, Kalibobo dan Pasar Sore Siriwini yang berbaur antara sampah rumah tangga dan sampah pasar. Masyarakat, tidak hanya warga Nabire tetapi juga lewat media sosial (medsos)  terus menyorot masalah sampah di nabire. Bahkan, terakhir orang menyoroti kota Nabire, bukan kota Singkong, bukan juga kota Emas tetpi dijuluki Nabire sebagai Kota Sampah. Karena, tumpukan sampah terus menumpuk di beberapa lokasi, belum lagi di tiga pasar dalam kota. Wajar saja, masyarakat terus menyoroti kurang perhatian pemerintah Kabupaten nabire terhadap masalah sampah.  Idealisme, sekalipun itu tekad perjuangannya Pemkab Nabire, Nabire menuju kota Adipura. Nyatanya, idealisme masih “bayang-bayang”, belum ada tanda-tanda kongkrit ke arah rebut penghargaan Adipura.   Idealime menuju Adipura, rasanya untuk sementara masih di awan-awan. Karena,  ambisi menuju Adipura tidak disertai dengan langkah kongkritnya, sedikitnya anggaran kebersihan dan pengadaan sarana berupa angkutan sampah. Sarana yang adapun, sangat terbatas. Kelemahan pemerintah daerah,tidak ada dana kebersihan sampah dan terbatasnya sarana angkutan sampah dibalik idealisme menuju Adipura ini dimanfaatkan warga untuk menguji ambisi pemerintah daerah. Sebab, ketika gong Nabire mwnuju Adipura ditabuh, sampah muncul di mana-mana di dalam kota. Sepertinya pemerintah ditantang, betulkah pemerintah bertekad meraih Adipura ataukah hanya sekedar wacana. Dan itu, kenyataannya kini, Nabire menuju Adipura hanya sekedar wacana. Karena,  sejak dua tahun silam, pemerintah mewacanakan Nabire menju Adpiura, selama ini pula pemerintah tidak mendukung dengan pos anggaran kebersihan kota yang cukup, bhkan mengeluh terus tidak ada dana dan sarana berupa alat angkut sehingga sampah masih saja menumpuk terus di tengah kota, bahkan di tengah warga. Apalagi pemerintah menyiapkan tempat pembuangan sementara (TPS). Pasar dan Terminal Oyehe jadi TPS dadakan. Karena dadakan, tidak ada bak sampah, yang ada hanya areal. Seandainya, pemerintah daerah bertekad meraih penghargaan Adipura sebagai kota bersih,  setidaknya, pos anggaran untuk kebersihan besar, sarana angkutan yang memadai dan tidak ngadat, serta menyaiapkan TPS di setiap kelurahan, bahkan di setiap RW. TPS tidak hanya ada saat Pemilu dan Pilkada sebagai tempat pungut suara tetapi TPS untuk sampah ini ada untuk kebersihan kota. Ketika pemerintah tidak menyaipkan TPS, masyarakat membuang sampah seenaknya. Sebagian sampah yang menumpuk di beberapa lokasi di dalam kota,  sebagian sampah rumah tangga diantar ke tempat kendaraan, baik itu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Warga melego sampah rumah tangga pada malam hari dengan menggunakan kendaraan. Dari situasi ini, di satu sisi, masyarakat khususnya warga yang memiliki kendaraan kurang kesadarannya menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi di sisi lain, warga menantang pemerintah untuk membangun TPS di setiap RW dan Kelurahan sehingga memudahkan pemerintah khususnya Dinas Kebersihan untuk mengangkut sampah dari ke TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karadiri. Kota Jayapura meraih beberapa kali penghargaan Adipura, tidak langsung jadi. Ambisi meraih Adipura di Kota Jayapura dimulai sejak Kota Administratif ketika Michael Maufandu menjabat Walikota Jayapura. Manufandu membangun TPS hampir di setiap RW yang padat penduduk dan mengadakan kontainer pengakut sampah.  Langkah Walikota Manufandu dilanjutkan oleh Roemantyo yang menjabat sebagai Walikota perdana saat Kota Administratif Jayapura disahkan sebagai Kota. Roemantyo, MR Kambu dan Benhur Tommi Mano tidak melupakan gagasan yang dicanangkan pendahulunya,  Manufandu, sehingga Kota Jayapura meraih beberapa tahun piagam berbengsi antar kota se Indonesia, Adipura. Oleh sebab itu, jika pemerintah Kabupaten Nabire berambisi meraih Adipura, mulai dengan membangunTPS untuk mendorong masyrakat untuk membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sembarang. Sementara itu, organisasi pemerintah diperkuat dengan mengalokasi dana kebersihan yang besar, mengadakan sarana angkutan yang memadai dan melibatkan kepala distrik, lurah dan RW/RT yang ada. Ketiam pemerintah menyiapkan sarana yang memadai dan membangun TPS di setiap lokasi pemukiman masyarakat, bakal tidak ada lagi warga membuang sampah rumah tangga sembarang tempat dengan menggunakan kendaraan. Sedikitnya, kesadaran warga untuk menjaga kebersihan kota akan meningkat. Tetapi selama tidak ada penanganan yang serius dan kongkrit dari pemerintah wacana nabire meraih Adipura masih di awan-awan dan wacana tetap wacana belaka.(frans tekege)