NABIRE – Mulai hari ini, Kamis (22/7) pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap kedua kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah ini. Sebanyak 5.600 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Nabire akan menerima bantuab pangan dari pemerintah dalam rangka penanganan ekonomi keluarga pra sejahtera dalam masa pandemi corona (Covid -19). Setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 200.000 per bulan dan distribusinya langsung ke domisili KPM. Penyaluran dana BPNT akan dilaksanakan oleh PT Pos Nabire.

Kepala Dinas Sosil Kabupaten Nabire, Ishak,SE di ruang kerjanya, Rabu (21/7) mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat dalam PPKN Mikro kepada keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia termasuk keluarga pra sejahtera di daerah ini. Distribusi ditangani langsung PT Pos Nabire.

Kepala Kantor Pos Nabire, Reinhard Linggi Allo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (21/7) siang mengatakan soal penyaluran BPNT ke KPM di kabupaten sedang menunggu surat dari Tim Gugus Tugas Covid -19 Nabire sebagai surat izin jalan untuk awak PT Pos menyalurkan dana BPNT ke keluarga penerima sesuai domisili.

Menurut Linggi, PT Pos Nabire membutuhkan surat dari Tim Gugus tugas karena tidak mau ditangkap saat melaksanakan tugas sehingga PT Pos meminta izin dari Gugus Tugas Covid -19.

Kepala Kantor Pos, Linggi menambahkan apabila Tim Gugus Tugas Covid -19 tidak memberikan izin hingga kemarin (Rabu,21/7) pun, PT Kantor Pos Nabire merencanakan untuk menyalurkan dana BPNT kepada 5.600 KPM pada hari ini, sesuai domisili masing-masing penerima BPNT.

Kepala Dinas Sosial, Ishak mengatakan soal penyaluran BPNT tidak ditangani oleh Dinas Sosial tetapi langsung ditangani oleh PT Pos untuk mendistribusikannya ke KPM sesuai domisili.

Ishak menjelaskan, dana yang akan diterima KPM sebesar Rp 200.000 per bulan. Dan kucuran dana BPNT tahap kedua ini untuk tiga bulan sekali dibayar. Bila dikalkulasi, setiap KPM menerima dana Rp 2.400.000 per tahun.

Oleh karena itu, bayangkan saja berapa banyak dana yang akan masuk di Nabire setiap tahun ke Nabire, dihitung berdasarkan data keluarga KPM yang sudah terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 9.800 KPM melalui dana BPNT yang diperuntukan kepada keluarga pra sejahtera di daerah ini. Belum lagi berapa besar dana yang masuk ke Nabire, jika jumlah keluarga pra sejahtera sebagai KPM di daerah ini.

Kepala Dinas Sosial mengungkap, hingga saat ini masih melanjudkan verifikasi dan validasi data keluarga pra sejahtera. Hingga, Rabu (21/7) Dinas Sosial telah menyelesaikan 9.800 KPM yang valid dan terverifikasi. Dan jumlah keluarga pra sejahtera sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos akan bertambah. Karena, Kementerian Sosial memberikan batas terakhir ferivikasi dan validasi data hingga 31 Juli 2021.

Kemensos Tambah 33.000 Lebih

Kepala Dinas, Ishak menjelaskan, selain melakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin (pra sejahtera) sebanyak 13.171 keluarga yang dialokasikan Kementerian Sosial (Kemensos) pada awal kini Kemensos menambah lagi 33.000 keluarga pra sejahtera melalui surat dari Sekretaris Jenderal Kemensos, untuk melakukan  verifikasi dan validasi data keluarga sehingga total keluarga pra sejahtera yang perlu diverifikasi dan validasi sebanyak 47.000 keluarga di Kabupaten Nabire.

Tambahan 33.000 yang ditetapkan untuk Kabupaten Nabire, kata Ishak merupakan data tidur. Dan data-data keluarga tersebut harus diverifikasi dan validasi oleh Dinsos Nabire. “Jadi ini tambah beban lagi,” tuturnya.

Kadinsos Ishak yakin bisa melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga pra sejahtera di daerah, karena Dinsos Nabire menggerakan 15 orang operator dan 15 tenaga verifikator. Hanya saja, cost yang dibutuhkan untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga, dibutuhkan Rp 150.000 hingga Rp 200.000. “Cost ini tidak merata untuk semua, ada yang butuh Rp 50.000 tetapi ada yang membutuhkan cost Rp 500.000. Jadi kebutuhan cost Rp 150.000 – Rp 200.000 untuk mendata satu keluarga pra sejahtera ,” jelasnya.

Dengan penambahan 33.000 keluarga pra sejahtera, Kemensos mematok keluarga pra sejahtera yang perlu mendapat bantuan sosial dari pemerintah ini, tentu akan bertambah banyak. Tidak hanya jumlah keluarga penerima manfaat tetapi dana yang akan masuk dari Kemensos di daerah ini cukup besar. Kadinsos Ishak menyebut, satu keluarga pra sejahtera akan menerima Rp 2.400.000 per tahun, tinggal menghitungkan berapa banyak milyar setahun yang akan masuk ke daerah ini untuk membantu keluarga kurang mampu di daerah ini. (ans)