NABIRE – Untuk pembangunan fisik di daerah ini, pintu kita ada di Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Otsus. Karena daerah tidak bisa bergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar terserap untuk belanja gaji pegawai. Dengan kondisi ini, sumbangan dana Otsus bagi pembangunan daerah masih sangat diharapkan. Hal ini seperti ditegaskan Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Maikel Danomira, S.STP, kepada Papuapos Nabire, berkaitan dengan porsi sumber anggaran untuk pembangunan daerah.

Otsus sangat diharapkan, lanjut Maikel, tinggal perlu ada regulasi yang lebih diperketat. Pemahaman dirinya, lebih memilih dana Otsus itu langsung dialokasikan dari pusat, tidak lagi melalui provinsi. Kedepan jika dana Otsus dibagi dari pusat, akan lebih bagus. Jatah masing-masing kabupaten/kota bisa berpatokan dari berapa persen nilai DAU kabupaten/kota yang bersangkutan. 

“Kalau sekarang kan tidak, dana Otsus ditaruh di provinsi baru provinsi yang bagi-bagi ke daerah, saya tidak tahu hitungan teman-teman provinsi untuk menghitung besaran alokasi dana Otsus untuk masing-masing kabupaten/kota. Besar plafon dana Otsus yang ada di Nabire belum tentu sama dengan yang ada di Puncak Jaya,” ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, dari awal Kabupaten Nabire menerima jatah dana Otsus hingga saat ini pagu dana Otsus untuk Nabire tidak ada perubahan. Padahal Nabire ini daerah sentral, setidaknya mempunyai kebutuhan bertambah terus.

Berbicara soal alokasi dana untuk pembangunan di daerah, lanjut Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, kita punya pintu anggaran ada di DAK dan Otsus. Berbicara soal DAK, jika kita tidak pintar melakukan loby ke pusat maka kita tidak akan dapat. Sementara kita di dalam daerah sendiri saling berebut alokasi anggaran dari DAU. Padahal sebenarnya uang itu ada di pusat, sehingga diharapkan masing-masing OPD bisa mendatangkan uang dari pusat lewat dana DAK. 

“Saya disini kejar DAK dengan membangun komunikasi dengan kementerian dengan Bappenas, lewat Inpres nomor 9 kita dorong kita punya program kegiatan kekhususannya kita di situ,” ujarnya. 

Lanjutnya, Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru diterpkan pada pemerintahan daerah kabupaten/kota, lahir untuk mereka mau mengukur belanja publik dengan belanja aparatur. Karena ada beberapa kabupaten/kota di Indonesia lebih besar belanja aparaturnya daripada belanja publiknya. 

“Kita Nabire ini beda dengan sejumlah kabupaten tetangga di wilayah Meepago. Di Nabire jumlah ASN sudah mencapai 4.000an lebih, kalau tambah rekrutmen berikutnya bisa mencapai 5.000 ASN. Beda dengan kabupaten tetangga di wilayah Meepago yang jumlah ASN baru sekitar 1.500an dengan DAU yang besar dipakai untuk bayar gaji pegawai dan tunjangan tetap masih ada sisa DAU yang cukup banyak. Makanya harus hadir provinsi supaya kita bagi pegawai ini sebagian ke provinsi. Supaya APBD kita tidak terlalu terkuras untuk belanja aparatur,” ujarnya. (ros)