NABIRE – Di tahun anggaran 2022 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki beberapa pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Nabire. Beberapa diantaranya adalah pembangunan ruas jalan bawah dari Nabarua ke Samabusa yang saat ini terputus. Selain itu, juga pembangunan Jembatan Sanoba Bawah yang berada sebelum Pantai Wisata Gedo.

Hanya saja, terkait pembangunan Jembatan Sanoba Bawah, persoalan yang dihadapi pihak Dinas PUPR Provinsi Papua adalah terkait hak ulayat untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan itu.

Seperti dikatakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire, Martinus Makai, SH, permintaan hak ulayat untuk pembebasan lahan besaran nilainya di luar kemampuan anggaran.

“Pihak Dinas PUPR Provinsi Papua kerja hasilnya untuk masyarakat, kita yang nikmati, tidak mungkin orang provinsi yang gunakan jembatan itu. Sehingga kami ddari Dinas PUPR Nabire berharap agar masyarakat di situ bisa minta tapi jumlahnya tidak berkelebihan,” tutur Martinus Makai kepada Papuapos Nabire di ruang kerjanya, Selasa (26/4/22) kemarin.

Dirinya berharap agar masayarakat yang berada di sekitar pembangunan untuk mendukung, tidak boleh kita halangi dengan permintaan yang berkelebihan. Karena akan terganggu usulan yang diusulkan dari daerah, dan terganggu juga dengan apa yang dikerjakan. 

“Mereka bisa minta, tapi di dalam RABnya itu anggaran hak ulayat tidak masuk. Jadi dalam perencanaan itu yang paling pertama diminta oleh kementerian adalah penyediaan lahan. Tapi kalau kita munculkan wacana permintaan ini dan permintaan itu, itu kan membuat kementerian kalau mereka tahu dianggaplah Nabire belum ada lahan yang siap digunakan. Itu juga efek sampingnya kita menghalangi datangnya pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Martinus Makai, jika mereka sudah menerima berarti bisa dikerjakan dan kedepannya tidak ada lagi permintaan pembebasan lahan lagi. Karena hal itu bisa menimbulkan efek samping, yakni akan berpengaruh pada perencanaan-perencanaan pembangunan tahun-tahun mendatang. 

“Kita di daerah ini berharap kepada teman-teman provinsi untuk membackup kita punya usulan program prioritas provinsi, kita punya usulan program APBN pusat. Ketika kita bicara pusat tapi kita harus melalui teman-teman di provinsi, kalau mereka tidak backup kita, maka pusat tidak bisa terima. Kita saling dibutuhkan, saling diperlukan,” ujarnya.


Bangun Jembatan Kalibumi


Dinas PUPR Provinsi Papua di tahun anggaran 2022 ini juga akan membangun Jembatan Kalibumi. Sementara untuk jalan akses menuju ke Bandara Baru Nabire di Karadiri, sudah diusulkan dan sudah dimasukan dalam program prioritas provinsi untuk tahun 2023. Kalau itu berhasil didorong ke pusat dan berhasil maka pengerjaannya akan dilakukan oleh provinsi. 

“Selain itu mereka juga akan melanjutkan pembangunan lanjutan bendungan di Kalibumi KM22. Mereka akan kerjakan di tahun ini juga. Itu pemangunan bendungan untuk tarik irigasi ke daerah Wanggar SPC. Sudah bangun sebelumnya tapi belum diselesaikan sehingga dilanjutkan pembangunannya,” ujarnya. (ros)