NABIRE – Guna menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pemberlakuan dalam pembayaran listrik PLN hingga pemutusan jaringan listrik ke pelanggan ketika terjadi tunggakan, apakah sama di semua tingkatan konsumen, media ini mencoba menyampaikan ke publik dengan mengkonfirmasikan kepada pihak PLN, khususnya PLN Nabire. Melalui sambungan telepon seluler, awak media ini menanyakan kepada pimpinan atau manager PLN ULP Nabire perihal tersebut. Dan ini penjelasan dari pihak PLN Nabire, yang diwakili langsung Manager PLN ULP Nabire Kota, Tugas Irianto ketika dihubungi Rabu (19/02/2020) siang. Soal pembayaran listrik PLN, apakah perlakuan sama antara pelanggan warga dengan kantor pemerintah? Kalau warga tidak bayar langsung diputus, kalau kantor pemerintah apa juga sama?  Atas pertanyaan media itu, pihak PLN ULP Nabire menjelaskan, untuk pelanggan kantor pemerintah menggunakan legalisasi dengan pelunasan menggunakan SP2D. Selanjutnya, terang Tugas Irianto, untuk pemutusan sebenarnya aturan baku 1 bulan segel, hanya mohon maaf selama ini masih dibijaki, dan sekarang kami mencoba untuk perlahan melakukan perubahan agar kembali ke regulasi sebagaimana mestinya. Atas jawaban tersebut, awak media ini kembali menanyakan kemungkinan diberlakukannya meteren pascabayar atau menggunakan pulsa listrik (Token) ke semua pelanggaran PLN, jawab Manager PLN ULP Nabire Kota, iya pak, tetapi jika untuk perkantoran agak susah karena pembayaran menggunakan SP2D, kami masih akan mencari formulanya. Berikut ketika media ini menanyakan untuk tunggukan listrik hingga saat ini kisaran berapa? Tertinggi atau dominan di pelangggan mana, manager PLN ULP Nabire, Tugas Irianto kembali menjelaskan singkat, masih cerita yang lama, masyarakat atau tokoh masyarakat yang tertinggi dengan kisaran tunggakan mencapai miliaran rupiah dan hal itu pihak PLN Nabire tetap akan mencarikan solusi penyelesaiannya.(wan)