NABIRE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Aula DPMPTSP pada Rabu (21/10/2026). Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan investasi di daerah.

Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, Samuel Mote, ST., MT, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan narasumber yang telah hadir untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap SOP sebagai bekal utama bagi para ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal dan transparan.

Dalam sambutannya, Samuel Mote mengingatkan bahwa keahlian dan pengetahuan dalam birokrasi merupakan amanah besar yang didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SOP yang disiplin dan konsisten sangat diperlukan guna mendorong iklim investasi daerah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

“Kita harus mengikuti standar operasional prosedur ini dengan baik, karena kita bekerja menggunakan anggaran rakyat dan digaji oleh uang rakyat, sehingga kinerja yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di daerah kita,” ujar Samuel Mote.

Samuel Mote juga membagikan pengalamannya saat meninjau pelayanan di Jawa Barat, di mana realisasi investasi yang tinggi perlu diimbangi dengan penurunan angka pengangguran.

Menurutnya, penyerapan tenaga kerja lokal merupakan kunci utama agar pertumbuhan investasi memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Hanya ada satu jalan, yaitu semua pelaku usaha dan investor wajib melibatkan tenaga kerja lokal setidaknya 50 persen, sebab ke depan tantangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semakin dinamis,” jelas Samuel Mote.

Pihaknya juga berpesan kepada seluruh peserta agar menguasai materi SOP secara profesional dan tidak ragu untuk berdiskusi aktif dengan para narasumber. Penguasaan prosedur kerja yang kokoh dipandang sebagai fondasi penting bagi karier setiap aparatur sipil negara di mana pun mereka ditempatkan.

Sementara itu, tim penyusun probis, sop & sp DPMPTSP, sekaligus narasumber kegiatan, Arrahman Hardiansyah, menjelaskan pentingnya penyusunan SOP administratif sebagai pedoman utama tata kelola birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, kepastian dan keabsahan prosedur administrasi harus diutamakan sebelum melangkah ke teknis operasional, termasuk dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah.

“Pemerintahan itu yang paling utama adalah proses administrasinya benar. SOP administrasi mengatur alur penyelesaian masalah secara hukum agar penanganan barang milik daerah dilakukan sesuai aturan dan menghindari pelanggaran,” kata Arahman.

Di samping pemaparan tata cara penyusunan SOP makro dan mikro, Arahman menambahkan bahwa penyesuaian peta jabatan juga menjadi fokus penting dalam penyempurnaan struktur organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Peta jabatan terbaru disusun guna menyesuaikan nomenklatur terbaru serta mengakomodasi jabatan fungsional yang ada demi kelancaran operasional dinas. (sam)