NABIRE – KPU Nabire bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire telah beberapa hari belakangan bekerja keras untuk melayani perekaman e-KTP bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih pada Pilkada Nabire. Di sejumlah tempat, pelaksanaan perekaman e-KTP berjalan lancar dan aman. Namun pada rencana perekaman yang akan dilakukan di wilayah Uwapa dimana wilayah Dipa dan Menou juga masuk di dalamnya, sempat terjadi persoalan penolakan oleh sekelompok orang yang ada di sana. Dikabarkan sempat terjadi insiden penolakan perekaman e-KTP di daerah itu. Warga tidak mau melakukan perekaman saat itu, tapi mereka akan melakukan perekaman setelah pelaksanaan PSU Pilkada Nabire berjalan.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei, membenarkan kejadian itu. Kata dia saat ditemui di Kantor KPU Nabire, dirinya bersama Kepala Dinas Dukcapil dan staf akan melakukan perekaman di wilayah Uwapa. Hal yang sama juga sudah dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nabire ini. Hanya saja kata Degei, rencana perekaman e-KTP di wilayah Uwapa mendapat penolakan dari warga. Mereka menyatakan tidak mau melakukan perekaman e-KTP.

Kata Ketua KPU Nabire, perekaman e-KTP ini berkaitan dengan hak suara warga Kabupaten Nabire yang telah memenuhi syarat pada PSU Pilkada Nabire tanggal 28 Juli 2021 mendatang. Karena di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diumumkan oleh KPU Nabire, masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Untuk itu, KPU Nabire bersama Kantor Disdukcapil proaktif melakukan pelayanan perekaman e-KTP bagi warga yang terdaftar dalam DPS yang belum melakukan perekaman. Dengan tujuan, agar hak suara masyarakat bisa disalurkan pada saat pemungutan suara PSU Pilkada Nabire nantinya.

“Seseorang akan bisa menyalurkan hak suaranya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dia terdaftar dalam DPT, ada bukti identitas berupa e-KTP, dan warga ini juga mendapatkan C Pemberitahuan. Saat ini kami proaktif berusaha melayani masyarakat untuk melakukan perekaman. Supaya mereka bisa menyalurkan hak suaranya,” ujarnya.

KPU Nabire, kata Wihelmus Degei, nantinya akan menetapkan DPT sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya, bagi warga yang sudah terdafar dalam DPS namun ketika pada batas waktu yang telah ditentukan ternyata yang bersangkutan belum atau tidak melakukan perekaman e-KTP, maka data itu berpeluang akan dikeluarkan dan tidak masuk dalam DPT.

“Pelayanan perekaman e-KTP ini merupakan upaya kami untuk memperjuangkan hak politik rakyat, untuk bisa memberikan suaranya pada pelaksanaan PSU Pilkada Nabire nanti. Karena warga yang belum melakukan perekaman, warga yang tidak memiliki e-KTP itu tidak akan ditetapkan dalam DPT. Artinya warga itu tidak punya kesempatan untuk ikut memberikan suaranya,” ujar Ketua KPU Nabire.

Hal ini juga sempat disampaikan Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei saat pertemuan dalam rangka mambahas Komunikasi Tokoh Kamtibmas dan Silaturahim Kebangsaan (Koteka Silaban), Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si, bersama Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kandidat di Kabupaten Nabire, Kamis (17/06), di Koridor Mapolres Nabire.

Hal yang sama juga sempat disampaikan Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton T. Mote, pada pertemuan itu. Kata dia, pelayanan perekaman e-KTP di beberapa wilayah sudah dilakukan. Hari ini (Kamis kemarin, red), kata Penjabat Bupati, juga sudah dilakukan di Distrik Uwapa. Namun pada pelayanan perekaman di Uwapa ada sedikit kendala, dan persoalan ini sudah dilaporkan kepada Kapolres.

“Ada sedikit konflik penolakan masyarakat di daerah Uwapa. Mungkin ini menjadi tanggung jawab kami juga tadi kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim dan Kajari untuk segera mengindetifikasi persoalan penolakan yang terjadi pada petugas Dukcapil di Uwapa. Setelah ini mungkin secara rinci kami juga akan laporkan kepada Wakapolda Papua,” ujar Penjabat Bupati Nabire. (ros)