NABIRE – Diharapkan adanya dukungan dari masing-masing bupati dan DPRD di masing-masing kabupaten, terhadap keputusan Gubernur Papua untuk memulangkan mahasiswa/i ke Tanah Papua pasca insiden rasisme yang menimpa mahasiswa/i Papua di sejumlah wilayah di luar Papua. Warga kabupaten lain seperti dari Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan daerah lain, dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya di daerahnya sendiri kepada DPRD dan bupatinya masing-masing.  “Kami dari Kabupaten Nabire kemarin sudah menyampaikan aksi damai ke DPRD Nabire dan Kantor Bupati Nabire. Aspirasi kami sudah disampaikan dan disambut baik oleh DPRD maupun bupati. Sekarang kami warga Kabupaten Nabire yang sudah menyampaikan aspirasi, tingga menunggu jawaban dari pemerintah tingkat atas,” ujar Pieter Worabay, koordinator aksi Selasa lalu, saat bertandang ke redaksi didampingi sejumlah tokoh Nabire lainnya, Rabu (21/8) kemarin. Lebih lanjut disampaikan Pieter Worabay, dirinya sebagai warga Papua yang ada di Nabire mengharapkan semua warga masyarakat Nabire untuk tetap tenang sambil menunggu jawaban atas aspirasi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah agar anak-anak dan adik-adik mahasiswa yang berada di Jawa itu diselamatkan.  “Kabupaten ini kita jaga keamanannya, ketertibannya, sambil menunggu hasil itu bagaimana. Yang paling utama, bukan hanya kepada pemerintah tapi kita sudah menaruh semua harapan ini kepada bangsa Papua punya Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan Yesus untuk memimpin memberikan hikmat kepada gubernur dan seluruh bupati dan DPRD, Pangdam, Kapolda untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.  Pihaknya juga meminta Gubernur dan Kapolda Papua supaya ada langkah-langkah tegas secara hukum kepada pelaku. Hukum acaranya dipercepat prosesnya terhadap pihak yang melakukan penghinaan maupun terhadap oknum aparat yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua.  “Proses ini agar dipercepat. Karena jika hanya dengan permohonan maaf saja itu tidak cukup, ini negara hukum. Permohonan maaf tidak pernah mengobati. Tapi kalau ada langkah-langkah kongkrit dalam hukum itu yang kita tunggu. Kami akan memperjuangkan hak asasi manusia tapi tanpa melanggar hak asasi manusia,” tambahnya.  Ditambahkan, aksi demo damai yang sudah dilakukan pihaknya pada Selasa lalu itu tidak ada maksud lain. Hal ini dilakukan karena pihaknya juga merasa terhina atas perlakuan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. “Tidak ada kepentingan politik. Ini tindakan spontanitas karena merasa terhina. Mari kita jaga rumah kita, rumah yang baik rumah yang bagus namanya Nabire itu harus dijaga jangan dirusak. Warga masing-masing daerah juga jaga rumahnya masing-masing. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak ada kepentingan apapun, untuk bupati, DPRD dan sebagainya tidak ada. Satu saja kami datang karena dihina dan merasa sakit,” ujarnya. (ros)