NABIRE - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) bisa mendapatkan dukungan biaya dari negara. Karena dari semua kegiatan itu katanya merupakan kegiatan negara yang perlu dianggarkan secara khusus dari anggaran pusat (APBN) hingga ke daerah–daerah (APBD).

Namun terkait dengan penganggaran, berbeda perlakuan terhadap kegiatan ujian akhir nasional (UN) juga Ujian Sekolah (US) yang juga merupakan agenda negara yang bersifat rutin di setiap akhir tahun pelajaran sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

Di Kabupaten Nabire ini sudah kurang lebih 5 tahun belum ada perhatian dukungan dana dari pemerintah daerah. Sementara UN dan US merupakan agenda rutin tahunan yang tidak diakomodir oleh pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun.

“Jika Pilkada Bupati, Pilkada Gubernur, Pileg dan Pilpres dikatakan kegiatan negara, kenapa ujian akhir nasional tidak masuk agenda negara ? Sementara bangsa ini menjadi pintar, cerdas dan punya moralitas, bukan langsung dihasilkan dari proses Pilbup, Pilgub, Pilleg dan Pilpres. Tetapi semunya diawali dan dimulai lewat sebuah proses pendidikan yang berjenjang,” kata Kepala Sekolah SMP N 1 Yaur, Arlius Sabami, S.Pd, M,Pd kepada Papuapos Nabire, Kamis (27/1/22).

Kata dia, apabila di ujian nasional pada akhir tahun pelajaran 2021/2022 ini, jangan salahkan kepala sekolah dan guru apabila meminta dan memungut dana UN /US melalui orang tua murid peserta ujian agar segala kebutuhan ujian bisa terjawab. Jangan sampai dipikir bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah itu sama besarnya yang diterima semua sekolah. Tetapi perlu ingat bahwa dana BOS diterima berdasarkan jumlah murid dan dana BOS kini menjadi sasaran utama membiayai seluruh kebutuhan sekolah.

Untuk itu selaku kepala sekolah yang berada di daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T) meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire agar menyampaikan alasan tidak ada alokasi dana untuk pelaksanaan ujian. (des)