Rohedi M Cahya : Honor Lain Terserah, Tapi Tenaga Medis Jangan !
NABIRE - Disinyalir sejak bulan Januari hingga kini adanya ketidak pastian pembayaran tenaga honor dan magang di kabupaten Nabire telah menj
Bagikan
NABIRE - Disinyalir sejak bulan Januari hingga kini adanya ketidak pastian pembayaran tenaga honor dan magang di kabupaten Nabire telah menjadi diskusi hangat warga di antero kota ini. Bahkan telah menjadi rahasia umum. Honorer dan magang tenaga medis yang bertugas di daerah ini telah berulangkali mengaspirasikan kepada DPRD Nabire. Para wakil rakyat tidak diam, mereka terus menyampaikan aspirasi kepada pemda Nabire. Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Nabire Bersatu DPRD Kabupaten Nabire, Rohedi M. Cahya mengatakan, hak-hak honorer lain entah kapan Pemkab mau diselesasikan itu urusan lain. Tapi khusus tenaga medis baik yang honor maupun magang tak perlu ada alasan muluk-muluk, wajib dan harus dibayarkan segera. Dikatakan Rohedi, saat ini kita diperhadapkan dengan wabah Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Perang melawan virus ini tenaga medis selain ASN honorer dan magang pun di daerah ini menjadi garda terdepan. “Kok sejak bulan Januari sampai hari ini belum juga dibayarkan upah atau gaji mereka. Rasanya aneh,” ujarnya. “Dalam kondisi sekarang tenaga mereka harus bekerja ekstra untuk merawat para pasien. Kekurangan alat medis dan vitamin, membuat para tenaga kesehatan mulai khawatir akan keselamatan diri mereka. Kita juga harus kasih beban tambahan kepada mereka. Masuk akal kah,” tanya Rohedi tegas. Ditegaskan Rohedi, hari ini tanpa mereka, kita bisa apa untuk melawan virus korona yang sedang menghantui kita saat ini. Dimana persaan kita ? “Cobah sekali saja kita hargai mereka. Pemkab harus menyelesaikan hak melekat mereka, kasihan mereka hari ini menjadi gerda terdepan kita,” kata Rohedi balik telepon selulernya kepada wartawan, Jumat (18/4/20). Rohedi melihat ketidakpastian terhadap hak melekat yang hingga kini tak berujung usai plus beratnya beban di pundak para medis turut berdampak pada beban mental para pejuang kemanusian. Kebutuhan akan fasilitas APD semakin meningkat. Persediaan alat kesehatan yang semakin terbatas membuat mereka cemas akan keselamatan diri mereka sendiri. Hal ini paling tidak Pemkab harus menopang mereka. Bukan menambah masalah, sebab ujungnya mereka harus jual nyawa mereka. "Mari kita segera tuntaskan hak melekat mereka agar dalam melakukan pekerjaan mereka tidak dihantui dengan beban, dengan begitu mereka juga bisa melengkapi kebutuhan keluarga maupun APD dan vitamin tambahan yang dibutuhkan oleh mereka,”ajak Rohedi. (eby)
Bagikan artikel ini



