NABIRE – Suasana santai namun penuh bobot emosional mewarnai Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, eks Bandara lama di Nabire pada Senin, 14 September 2026.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa memilih pendekatan persuasif ‘dialog sambil minum kopi’, saat mengumpulkan seluruh pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua untuk membedah berbagai kompleksitas persoalan yang tengah mendera provinsi baru tersebut.

Pertemuan yang berlangsung dengan rasa kekeluargaan ini menjadi wadah bagi para tokoh agama untuk menumpahkan berbagai mandeknya persoalan sosial, mulai dari konflik vertikal, nasib pengungsi, potret buram pendidikan dan kesehatan hingga sengketa tapal batas adat.

“Membangun daerah itu bukan cuma soal serapan APBD dan proyek fisik semata. Tapi ini soal hati, soal iman dan soal kebersamaan. Gereja memiliki akar rumput yang kuat dan peran besar di situ,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, dalam rilis resminya usai mendampingi jalannya dialog.

Ada satu poin krusial yang ditegaskan Gubernur dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan secara berani bahwa posisi moral gereja harus berada ‘di atas’ birokrasi pemerintahan dalam hal mengawal keadilan.

“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegas Gubernur Meki di hadapan para pendeta dan pastor.

Pernyataan ini bermakna bahwa gereja memiliki hak penuh dan kewajiban moral untuk menegur serta mengingatkan jalannya roda pemerintahan. Hal ini agar kekuasaan politik di Papua Tengah tidak menyimpang dari prinsip keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia. Pemerintah pun memposisikan diri wajib mendengar kritik tersebut.

Dalam merespons keluhan para pimpinan gereja, Gubernur Papua Tengah tidak memilih jalur aman dengan memberikan janji-janji manis yang sekadar enak didengar telinga.

Sebaliknya, ia melontarkan tanggapan yang lebih korektif, otokritik serta mengajak seluruh elemen gereja untuk bersinergi nyata demi menentukan masa depan Papua Tengah.

“Pak Gubernur Meki Nawipa sangat optimis dan percaya, jika pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan beriringan, semua hambatan pembangunan bisa kita terobos bersama,” tambah Emanuel.

Langkah konkret langsung diambil dari meja dialog. Seluruh aspirasi dan curahan hati para pimpinan gereja kini telah direkap secara resmi oleh tim asistensi pemerintah sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan strategis ke depan.

Namun, untuk mengeksekusi kebijakan yang tepat sasaran, Gubernur Meki juga meminta timbal balik dari pihak gereja berupa pemutakhiran data jemaat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara khusus meminta data riil mengenai jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP) serta persebaran tenaga pelayan gereja di lapangan, mulai dari pendeta, gembala, pastor hingga pewarta.

“Intinya, kita ingin merapikan semua basis data sektoral ini. Data yang akurat, kebijakan pembangunan ke depan akan jauh lebih inklusif dan menyentuh mereka yang selama ini terpinggirkan,” pungkas Emanuel You.(ppn)