NABIRE - Sejumlah sampah akan tetap tertumpuk di mana-mana dalam Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Nabire, karena sejauh ini belum ada koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan tingkat bawah, seperti kepala kelurahan (lurah). 

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sampah di Kabupaten Nabire adalah Perda Nomor 1 Tahun 2019. Perda ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk larangan membuang sampah sembarangan, cara pengelolaan sampah dan sanksi bagi pelanggar. 

Meskipun ada Perda Sampat itu, penegakan aturan ini masih menjadi tantangan di Nabire, dengan masalah sampah yang masih terlihat di berbagai tempat. 

Jadi pertanyaan sekarang, ada apa dengan Perda tersebut?. Adapun beberapa poin yang mengatur Perda tersebut sangat jelas dalam mengatur tata cara pengelolaan sampah, termasuk penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kelurahan.

Masalah sampah masih menjadi perhatian khusus di Nabire, menunjukkan adanya kendala dalam penegakan aturan. Tumpukan sampah masih ditemukan di berbagai tempat, termasuk di pusat keramaian. 

Perlu upaya maksimal dari pemerintah daerah, termasuk Satpol PP untuk mengawasi dan menegakkan Perda secara efektif. 

Kemanakah Perda itu, pihak terkait harus memaksimalkan peran itu (Satpol PP) dalam penegakan Perda dan penegakan Perda secara bertahap, dimulai dengan teguran dan jika perlu, tindakan tegas sesuai Perda.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda sampah.

Menurut pantauan Papuapos Nabire di lapangan pada Senin (23/06/25), salah satu di tempat tertentu, masih ditemukan menumpuk sampah meskipun di tempat itu sudah ada tulisan dilarang membuang sampah, tapi masih ada masyarakat yang melawan dan kembali membuang sampah sembarangan?.(rob)