NABIRE – Penjabat (Pj) Bupati Nabire, dr. Anthon T. Mote, mengundang Forkopimda, KPU Nabire, Bawaslu Nabire, dan sejumlah pihak terkait persiapan pelaksanaan PSU Pilkada Nabire. Rapat juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Paskalis Natep. Sejumlah agenda terkait persiapan PSU Pilkada Nabire, dibahas pada pertemuan itu. Mulai dari poin-poin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penganggaran untuk pelaksanaan PSU Pilkada Nabire tersebut.

Seperti dikatakan Pj Bupati Nabire, dr. Anthon T. Mote, saat pertemuan, sesuai hasil putusan MK, ada beberapa item yang sudah kita pahami, salah satunya adalah soal perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Saya mohon kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini KPU Nabire harus segera mengkoordinasikan ini dengan seluruh pihak sehingga masalah DPT bisa diselesaikan. Koordinasi dengan Dukcapil Nabire, koordinasi dengan Dirjen Dukcapil sampai provinsi dan KPU RI sehingga masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu cepat,” ujarnya.

Terkait soal anggaran PSU Pilkada Nabire, Pj Bupati Nabire meminta agar semua pihak terkait memberikan rincian biaya yang riil. Sehingga anggaran yang diusulkan itu tidak menimbulkan pembengkakan dan tidak terjadi kurang pada pelaksanaan PSU Pilkada Nabire.

Bicara soal anggaran, katanya, hal ini juga menjadi masalah besar di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena soal anggaran ini sebelumnya belum tersedia, yang dianggarkan hanya untuk beberapa PSU di daerah. Namun pada kenyataan kita akan melaksanakan PSU di semua wilayah. 

“Dengan APBD kita yang saat ini, setelah kemarin saya rapat dengan Tim TAPD, memang agak kesulitan. Sehingga pada kesempatan ini kepada Pak Paskalis Natep yang ditugaskan Gubernur Papua untuk hadir memberikan arahan juga mendengar persoalan yang ada di daerah soal anggaran, mohon agar Pak Paskalis juga ada catatan untuk disampaikan ke Sekda dan Gubernur Papua,” harapnya. 

Lanjut Pj Bupati Nabire, saat rapat dengan TAPD pihaknya juga akan ke Jayapura untuk melaporkan secara rinci kepada Pemprov Papua. Apakah Pemprov Papua masih ada anggaran untuk membantu Kabupaten Nabire dalam pembiayaan PSU Pilkada nantinya. Namun jika Pemprov Papua tidak bisa membantu anggaran, lanjutnya, kita di daerah membutuhkan waktu yang cukup untuk berkoordinasi dengan keuangan provinsi maupun pusat untuk bongkar pasang di APBD yang sebenarnya sudah tidak bisa. 

“Apalagi di pos anggaran kami ada sedikit minus, porsi kita sudah keluar besar pada Pilkada pertama, sehingga TAPD juga agak kesulitan akan bongkar yang mana. Sementara ini juga banyak program yang harus kita beri pelayanan kepada masyarakat, program-program rutin. Sehingga kami mohon kepada semua pihak yang nanti membutuhkan pembiayaan harus menyusun riil mungkin sehingga kita bisa mengkoordinasikan ini dari pos-pos yang mungkin. Kita harap data ini bisa kami dapatkan sesegera mungkin secara rinci, karena tim harus melengkapi data-data itu untuk selanjutnya kami akan ke provinsi,” paparnya.

Secara teknis lainnya, lanjut Pj Bupati Nabire, Anthon Mote, dirinya mengharapkan lintas pelaksana dalam hal ini KPU dan Bawaslu, harus bisa bekerjasama sehingga Pilkada Nabire harus selesai tidak boleh ada masalah lagi di MK. 

“Karena masalah ini teknis sekali dan sudah terbuka di umum, terutama pada semua kandidat ini sudah mempelajari titik-titik mana yang bisa dipersoalkan. Jangan sampai itu kita tidak bekerja baik akhirnya masalah ini diungkit lagi di MK,” ujarnya. 

Hal lainnya, lanjut Pj Bupati Nabire, koordinasi dengan pihak keamanan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Dirinya juga berencana akan mengundang para kandidat bersama tim suksesnya. Dirinya akan menekankan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan ini tidak boleh terjadi. 

Contoh salah satunya adalah mobilisasi massa, yang beresiko menimbulkan konflik. Kita berharap semua TPS menjalankan sesuai aturan yang berlaku, mekanisme tata pelaksanaan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Agar hasil yang didapat di setiap TPS bisa dipertanggung jawabkan dan tidak menjadi masalah.

“Kita berharap berikut ini kita tidak perlu ke MK lagi, KPU tetapkan dan selesai pemilihan,” harapnya.

Gubernur Papua Titip Pesan Sukseskan PSU

Gubernur Papua, Lukas Enembe menitipkan pesan melalui Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Paskalis Natep, saat rapat koordinasi tersebut. Ada sejumlah poin titipan pesan dari Gubernur Papua untuk pelaksanaan PSU Pilkada Nabire.

Seperti dikatakan Paskalis Natep, pesan Gubernur Papua, pertama, berkenan dengan berakhirnya masa tugas Bupati Nabire untuk tidak terjadi kekosongan maka kewajiban negara untuk menunjuk pelaksana tugas bupati. Sehingga dilantik dr. Anton T. Mote sebagai Penjabat Bupati Nabire dan sudah menjadi prasyarat untuk diangkat menjadi penjabat bupati adalah mereka yang menduduki jabatan struktural eselon II. 

“Supaya tidak terjadi kekosongan maka Pj diangkat melalui satu pertimbangan yang matang. Maka ditunjuklah Pak Anthon Mote untuk dilantik diangkat dengan SK Mendagri. Karena diangkat dengan SK Mendagri dan dilantik oleh Wagub Papua kita di daerah wajib untuk mengamankan pelaksanaan tugas Pj itu,” tuturnya. 

Pesan kedua Gubernur Papua, sesuai dengan pesan Presiden RI supaya Pilkada di Papua harus sukses aman terkendali, maka kewajiban kita adalah mengamankan kehendak negara di daerah. Yaitu sukseskan pelaksanaan PSU Pilkada Nabire sesuai dengan putusan MK. 

“Pasca Pilkada kemarin kita di Papua ada 3 kabupaten yang diperintahkan PSU keseluruhan dan ada PSU sebagian distrik. Diantaranya Nabire untuk seluruhnya dan Boven Digoel, sementara PSU sebagian di Kabupaten Yalimo. PSU dilakukan dengan kasus berbeda-beda. Kita harap dengan kepemimpinan Pj Bupati Nabrie nanti kita harap kita tidak mengulangi. Karena ini akan berkenaan dengan anggaran yang cukup besar. Kemarin pelaksanaan Pilkada di kabupaten kita sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, dan di daerah yang PSU pasti kita butuh dana yang besar lagi untuk kegiatan yang sama,” paparnya.

Pesan gubernur lainnya, lanjut Paskalis, kita semua wajib mendukung tugas Pj selama bertugas di Nabire. Tugas pertama adalah mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang terbatas, kedua mempersiapkan pelaksanaan PSU di Nabire. Untuk itu semua pihak berkewajiban wajib membantu tugas-tugas Penjabat Bupati Nabire ini. 

Kata dia, tugas Penjabat Bupati Nabire cukup berat.  Selain akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan juga akan melaksanakan tugas pelayanan pembangunan dan pelayanan umum masyarakat.  Dengan demikian sinergitas kita dalam mendukung pelaksanaan ini bisa berjalan baik, sinergi kita antar pemangku jabatan di sini kita harus kompak dan komit sampai dengan sukses. 

“Kita harap tidak ada konflik. Pj bertugas disini bukan karena disana ada Mote calon kemudian gunernur atau menteri tugaskan Mote lagi di sini, tidak ada image itu. Kita semua memahami bahwa beliau ditugaskan untuk mengkoordinir pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire,” tuturnya. (ros)