NABIRE - Dengan adanya wacana pengembalian status kepegawaian guru SMA dan SMK ke kabupaten/kota, menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan guru SMA dan SMK yang ada di kabupaten/kota.

Salah seorang guru SMKN yang enggan namanya dikorankan kepada Papuapos Nabire Kamis (24/3/22) mengatakan, untuk mengembalikan status pegawai guru SMK ke masing-masing kabupaten/kota tentunya dalam keraguan.

Sebab dengan adanya status guru SMK menjadi pegawai tingkat provinsi, bukan karena pendapatan lain berupa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) saja. Tetapi pemerintah provinsi lebih serius dan paham akan keberadaan sekolah kejuruan.

Karena sampai saat ini orang provinsi dan pusat saja yang bisa mengerti dan paham soal pendidikan sekolah yang ada di tingkat kejuruan. Hal ini bisa dibuktikan dengan perhatian pembangunan gedung, rehab gedung hingga bantuan peralatan praktek peserta didik.

Sehingga selaku guru SMK hanya bisa berharap agar pengembalian status pegawai guru SMK dari provinsi ke kabupaten/kota, tidak harus dilakukan.  Karena perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat semenjak tahun 2018 hingga saat ini berjalan lancar.

Dan apabila Pemerintah tetap ngotot dan mengembalikan status guru SMK ke kabupaten/kota, diharapkan tidak hanya statusnya saja yang diperhatikan. Tetapi dikembalikan bersama kesejahteraan guru, perhatian pada sarana dan prasaran gedung hingga peralatan praktek peserta didik.

Sebab berdasarkan fakta di lapangan, hingga saat ini ada banyak kebutuhan sarana praktek anak didik yang harganya hingga miliaran rupiah. Dan semua ini hanya bisa dipahami oleh pemerintah provinsi dan pusat yang bisa menjawab dan menyalurkan ke semua sekolah SMK yang membutuhkan.

Sehingga untuk mengembalikan status guru SMK ke kabupaten/kota, para guru SMK hanya bisa berharap ada orang yang paham dan mengerti soal sekolah kejuruan.  Karena sekolah SMK tidak bisa soal proses mengajar saja, tetapi juga sarana pendukung praktek yang lebih penting.(des)