NABIRE – Salah seorang tokoh muda Suku Wate, Daud Monei, menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nabire terkait soal dana Bantuan Operasional Sek[olah (BOS). Komentar Kepala Dinas Pendidikan Nabire yang menyatakan jika dana BOS hanya diberikan bagi sekolah yang aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan sekolah yang rajin membuat dan melaporkan penggunaan dana BOS, pernyataan ini dinilai kontrofersi. “Kita butuh pendidikan harus maju, kalau dilakukan pemblokiran dana BOS berarti otomatis sekolah tersebut tidak jalan. Seharusnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan adalah bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap guru, ASN yang bekerja di situ, dan juga turun melihat kondisi di lapangan, kendala-kendala apa yang terjadi sehingga sekolah itu tidak berjalan baik. Kalau terjadi pemblokiran secara otomatis namanya pembunuhan pedidikan di Nabire,” ujarnya menanggapi komentar Kepala Dinas Pendidikan Nabire yang termuat pada media ini edisi sebelumnya. Saat menghubungi media ini, Daud Monei menilai apa yang dilakukan oleh dinas itu kurang tepat. Harusnya dilakukan pendampingan-pendampingan. Bukan caranya dilakukan pemblokiran seakan-akan uang itu milik yang bersangkutan. Dana diblokir karena sekolah tidak laporan, kata dia, harus dicari kesalahannya dimana. Perlu ada penelusuran dari dinas dan bukan langsung main blokir dana. Tidak semua orang punya kemampuan, guru-guru yang ada di kampung dan pedalaman mereka tidak tahu komputer bagaimana mau buat laporan.  “Seharusnya kepala dinas cari solusi yang baik.  Jika dana diblokir akan berpengaruh terhadap lancarnya KBM dan ujung-ujungnya para pelajar yang jadi korban,” tuturnya.  Dirinya menyarankan agar dinas pendidikan dan DPRD dalam hal ini melakukan peninjauan langsung kira-kira sekolah mana yang KBM tidak jalan dan apa-apa yang harus dilakukan. Turun melakukan pendampingan-pendampingan supaya pendidikan itu jalan, tidak serta merta harus memblokir dana BOS. (ros)