NABIRE - Sosialisasi Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Bhinneka Tunggal Ika digelar selama sehari oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Jumat (6/12/24) resmi ditutup Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah.

Kabag Umum dan Humas Sekretariat MRP Papua Tengah Fransiskus Adii, S.Sos, sebelum menutup kegiatan tersebut mengatakan, kolaborasi penyatuan kesatuan bangsa dilakukan dengan berbagai cara dan metode, sehingga Provinsi Papua Tengah tahapan demi tahapan yang akan dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pemahaman kepada seluruh warga negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Terutama, lanjutnya di Provinsi Papua Tengah, yaitu pertama kegiatan sosialisasi tentang lingkup ketahanan nasional yang sudah dilakukan hari ini, sehingga diharapkan dapat saling membangun diri baik itu pihak majelis rakyat maupun masyarakat adat yang ada di Papua Tengah.

“Pentingnya persatuan atau kebhinekaan untuk menghidupkan persatuan tentang pemahaman terhadap empat pilar itu sendiri ketahanan nasional, sehingga bagi ini adalah tahapan awal yang dilakukan sebagai acuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, diharapkan di waktu-waktu mendatang dari tingkat yang ada ini lebih setelah sosialisasi ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh majelis langsung untuk menyatakan satu sikap persatuan, pada akhirnya bisa menyatukan ketahanan nasional lewat empat pilar mulai dari gereja. “Karena orang Papua itu tumbuh di gereja dari dulu sampai sekarang dan pasti untuk seterusnya, sehingga kami rasa cepat bahwa sosialisasi harus dilakukan,” tandasnya.

Pantauan Papuapos Nabire, kegiatan sosialisasi pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan dan Bhinneka Tunggal Ika dihadiri dua narasumber, yaitu dari Polri atau Polda Papua Tengah dan pihak Korem Papua Tengah. Kegiatan tersebut juga dihadiri peserta sebanyak 400 peserta.(rob)