Di bawah tenda-tenda darurat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, suara tangis anak-anak dan kecemasan para ibu menjadi gambaran lain dari sebuah program yang sejatinya dirancang untuk menghadirkan harapan.

Program itu bernama Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bagi negara, MBG adalah ikhtiar besar untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan makanan bergizi. Tetapi bagi para ibu di Depapre, awal Agustus 2026 meninggalkan pengalaman yang jauh berbeda.

Hari itu, makanan yang semestinya menjadi sumber tenaga justru membawa anak-anak mereka ke ruang-ruang perawatan.

Diawali keluhan diare dan nyeri perut hebat, satu demi satu pelajar harus mendapatkan pertolongan medis. Ketika kapasitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Jayapura terbatas, tenda-tenda darurat akhirnya menjadi ruang perawatan.

Di tempat itulah para ibu menunggu.

Menunggu anak mereka membaik.

Menunggu rasa sakit mereda.

Dan mungkin, menunggu jawaban atas pertanyaan yang terus berputar di kepala: bagaimana makanan yang diberikan untuk menjaga kesehatan anak justru membuat mereka jatuh sakit?

Dari Sepiring Makanan Menjadi Kepanikan

Sebelum insiden terjadi, para pelajar menyantap menu MBG yang disiapkan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua.

Program tersebut semestinya menghadirkan kegembiraan. Anak-anak menerima makanan, menyantapnya, kemudian kembali menjalani aktivitas belajar.

Namun, situasi berubah ketika keluhan kesehatan mulai bermunculan.

Keracunan massal itu kemudian berkembang menjadi persoalan serius. Ratusan penerima manfaat dilaporkan terdampak dan membutuhkan penanganan medis.

Dalam kondisi fasilitas kesehatan yang memiliki daya tampung terbatas, penanganan sebagian pelajar akhirnya dilakukan di tenda-tenda darurat.

Pemandangan tersebut menjadi ironi tersendiri.

Di satu sisi, pemerintah sedang berupaya memperbaiki kualitas gizi anak melalui MBG. Di sisi lain, pelaksanaan program di Depapre justru memunculkan persoalan serius terkait keamanan pangan.

Yayasan Kasih Iman Samuel Papua kemudian menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan menyatakan kesediaannya menanggung biaya pengobatan siswa yang mengalami sakit setelah mengonsumsi makanan yang disediakan.

Ketika Prosedur Menjadi Persoalan

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyebut pelanggaran prosedur sebagai pemicu keracunan massal di Jayapura.

Persoalan prosedur menjadi penting karena makanan dalam jumlah besar bukan sekadar harus bergizi. Makanan juga harus dipastikan aman sejak proses pemilihan bahan, pengolahan, waktu memasak, penyimpanan, hingga distribusi dan dikonsumsi penerima.

Satu celah dalam rantai tersebut dapat berujung pada risiko yang besar.

Dalam kasus Depapre, penurunan kualitas hidangan disebut berkaitan dengan pelanggaran prosedur waktu memasak.

Artinya, persoalan bukan semata-mata pada apa yang tersaji di dalam kotak makanan. Ada sistem panjang di belakangnya yang seharusnya bekerja untuk memastikan makanan aman sebelum sampai ke tangan anak-anak.

Ketika satu mata rantai gagal, akibatnya dapat dirasakan oleh banyak orang sekaligus.

Polres Jayapura pun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Sebanyak 30 orang disebut telah diperiksa, termasuk mereka yang mengoperasikan dapur SPPG milik Yayasan Kasih Iman Samuel Papua.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari terang atas peristiwa yang telah menimbulkan kepanikan sekaligus pertanyaan publik.

Dari Keracunan ke Persoalan Hak Asasi

Bagi Komnas HAM, peristiwa tersebut tidak berhenti pada persoalan teknis penyelenggaraan program makanan.

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan berdasarkan temuan faktual di lapangan terdapat potensi pelanggaran HAM dalam peristiwa keracunan massal tersebut.

Ia menyoroti hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Keracunan massal yang mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu kesehatan ratusan warga, menurut Frits, menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam menjamin perlindungan hak atas hidup dalam pelaksanaan program MBG.

Persoalan menjadi semakin serius karena sebagian besar korban merupakan anak-anak.

Anak bukan sekadar penerima manfaat sebuah program pemerintah. Mereka memiliki hak atas perlindungan khusus, keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang tumbuh kembangnya.

Karena itu, insiden Depapre menghadirkan pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana sistem negara memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman?

Para Ibu dan Rasa Takut yang Tersisa

Di balik angka korban dan laporan pemeriksaan, ada cerita manusia yang sering kali tidak tercatat dalam statistik.

Ada ibu yang harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anaknya.

Ada keluarga yang harus menghabiskan waktu di fasilitas kesehatan.

Ada anak-anak yang semestinya berada di sekolah, tetapi justru terbaring karena sakit.

Dan ada kecemasan yang mungkin tidak hilang begitu saja meskipun kondisi kesehatan mereka telah membaik.

Bagi seorang ibu, makanan yang diberikan kepada anak selalu memiliki makna sederhana: anak kenyang, sehat dan dapat tumbuh dengan baik.

Karena itu, ketika makanan tersebut justru membuat anak sakit, yang runtuh bukan hanya rasa percaya terhadap makanan itu sendiri, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem yang menyediakannya.

Di sinilah tragedi Depapre seharusnya menjadi pelajaran penting.

Program sebesar MBG tidak boleh hanya dinilai dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Ukurannya juga harus mencakup berapa banyak anak yang menerima makanan dengan aman, sehat dan sesuai standar.

Jangan Biarkan Tenda Itu Menjadi Sekadar Kenangan

Peristiwa di Depapre semestinya menjadi momentum untuk melihat kembali seluruh rantai penyelenggaraan MBG.

Mulai dari dapur, bahan baku, kebersihan, tenaga pengolah makanan, waktu memasak, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan hingga makanan tiba di tangan anak-anak.

Semua harus memiliki standar yang ketat dan pengawasan yang konsisten.

Sebab satu kelalaian dapat berdampak luas.

Lebih dari itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada mencari siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kesalahan yang sama tidak terulang di tempat lain.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa program MBG benar-benar menjadi program perlindungan dan pemenuhan hak anak, bukan justru menghadirkan risiko baru.

Tenda-tenda darurat di Depapre akhirnya bukan hanya menjadi tempat perawatan anak-anak yang sakit. Ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan pemerintah terdapat manusia yang mempertaruhkan kepercayaannya.

Di sana ada anak-anak.

Ada para ibu.

Ada keluarga.

Dan ada harapan besar agar sepiring makanan yang diberikan atas nama masa depan bangsa benar-benar membawa kesehatan, bukan air mata.

Karena makan bergizi bukan hanya soal makanan yang mengenyangkan. Ia adalah tentang keamanan, kesehatan, martabat dan kepercayaan.

Dan ketika yang dipertaruhkan adalah anak-anak, tidak boleh ada ruang bagi kelalaian. (Gauss Christo Tandisombo, Kelas 11 SMA Taruna Nusantara)