NABIRE - Berdasarkan data pegawai honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, terdaftar kurang lebih 1.700-an orang. Dari jumlah itu, tidak semu tenaga honorer akan dirumahkan.

Namun Pemerintah Kabupaten Nabire akan kembali melakukan evaluasi.  Sehingga kedepan akan digunakan honorer sesuai beban kerja di masing–masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan juga distrik.

Dan hingga saat ini belum ada intruksi atau petunjuk Bupati Nabire selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengeksekusi tenaga honorer di tingkat OPD dan distrik.

“Semua keputusan terkait tenaga honorer ada di tangan bupati. Selaku bawahan atau Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hanya menunggu petunjuk atau instruksi dari bupati selaku PPK. Dan hingga saat ini belum ada petunjuk. Maka selaku bawahan tinggal menunggu,” ujar BKPSDM Kabupaten Nabire, Yohanis Pigome, S.Sos kepada Papuapos Nabire, Selasa (11/1/22).

Walaupun pada apel gabungan pegawai pada tanggal 22 November tahun 2021 lalu, Bupati dalam apel gabungan mengatakan, pada bulan Desember semua honorer dirumahkan. Namun perlu dipahami, dengan perjalanan waktu bupati sudah berpikir matang dan ini kembali pada hati nurani yang bersifat manusiawi dari hati seorang Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

Sehingga tidak mungkin pemerintah akan merumahkan semua tenaga honorer.  Tetapi akan digunakan kembali bagi tenaga yang aktif, dan itupun sesuai tugas dan beban kerja masing-masing OPD dan distrik. (des)