NABIRE - Ratusan perwakilan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, Senin (11/05/2020) pagi menggelar aksi damai.

 Mereka menuntut pembayaran gaji (upah kerja) mereka selama tiga bulan, yang dikabarkan belum dituntaskan pihak pemerintah daerah. Selain menggelar demo mempertanyakan hak, para tenaga honorer ini juga mengancam akan mogok kerja.

 Tidak memberikan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Nabire, hingga tuntutan mereka diselesaikan. Mulanya mereka itu menggelar aksi di depan halaman RSUD Nabire dan sempat ditemui dan diberi penjelasan oleh Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD yang didamping wakilnya Abrahaman Marey, M.Kes.  Lantaran tidak menemukan jawaban yang memuaskan, puluhan dari tenaga honorer ini bergerak dan berencana menggelar aksi yang sama ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Jalan Merdeka Nabire.

 Belum sampai kesana, akhirnya mereka memutuskan ke Kantor Bupati Nabire.  Saat berada di Kantor Bupati Nabire, tiga juru bicara bergantian menyampaikan keluhan mereka. Sony Arongger dan Ester memberberkan semua keluhan petugas medis didepan Plt. Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP.   Jubir Eser mengatakan, petugas medis yang kerja di RSUD Nabire bukan di RS swasta akan tetapi RS pemerintah.

 Karena itu petugas medis datang untuk menutut dua hal yakni hak honor, ULP dan tunjangan insentif yang belum juga dibayarkan selama 4 bulan dan, ULP dan insentif bagi petugas medis ASN yang hingga kini tidak jelas pembayaranya. “Wabah Corona ini, kami ini garda terdapan, perajurit yang sedang bertempur lawan Corona, tapi tidak ada solusi dari instansi terkait atas hak kami itu kapan dibayarkan,” keluhnya. “Kewajiban kami sudah laksanakan tapi mana hak kami selama 4 bulan bagi honorer dan magang, serta tunjangan insentif dan ULP bagi kami ASN,” tagih Ester.

 Ester juga sebagai petugas medis yang bekerja di ruang bersalin mengaku, ruang bersalin sudah tutup. Setelah dibayarkan akan dibukan kembali.  Karena itu, Ester memohon untuk kebijakan Pemda untuk menyikapi hal tersebut dalam kurun waktu yang tidak berlarut lama.

 Sementara itu, Sony Aroggear menegaskan, sepanjang Pemda tidak merespon tuntutan petugas medis, sepanjang itu pula petugass medis RSUD Nabire akan mogok kerja.  “Saat ini ruang bersalin sudah tutup, sedangkan ruang perawatan lain masih buka, tetapi jika tidak ada solusi dari Pemda, maka ruang perawatan lain pun kami akan tutup secara masal,” kata Aronggear. "Mogok adalah langkah yang akan kami lakukan bila semuanya ini tidak direspon manejemen dan dewan pengawas rumah sakit," tegasnya. 

 Sementara itu, Sekda Kabupaten Nabire, Daniel Maipon mengatakan, untuk yang honorer SK Bupati baru ditandatangani pada pertengahan bulan april.sehingga dalam pembayarannya mengalami keterlambatan.

Maipon mengaku, Petugas medis, Honore maupun ASN sudah ada pemerintah dari Bupati untuk dibayarkan,sehingga dalam kurang waktu dekat proses pembayaran Gaji honorer maupun ULP dan Intensip akan segerah diproses. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire, Selamet mengaku, dirinya menunggu pengajuan tangian dari manajemen BLUD RSUD. “samapai hari ini belum ada pengajuan dari RSUD, jika sudah ajuakan kami akan proses.

 Tergantung manajemen RSUD, mudah-mudahan cepat diajukan supaya kami proses segerah,”akunya berharap. Sebelumnya, aksi para tenaga honorer RSUD Nabire ini meminta agar hak mereka segera dibayarkan, apalagi dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, yang tentu mereka sangat membutuhkan hal tersebut.

 Di kesempatan itu, Direktur RSUD Nabire, Andreas Pekey ketika menemui mereka mengatakan, manajemen RSUD Nabire sudah memperjuangkan hal itu ke pemerintah daerah selama 2 minggu lebih. Dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Pemda Nabire, mengingat SK honorer tersebut adalah SK Bupati Nabire.

 Tak sampai disitu, sesuai informasi terakhir dan pasca para tenaga honorer ini melanjutkan aksi di Kantor Bupati Nabire dan ditemui Pj Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP dengan didamping Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE., M.Si, akhirnya ada angin segar. Sesuai penjelasan tambahan dari Direktur RSUD Nabire, Andreas Pekey bahwa dalam waktu 1-2 hari kedepan, honor dari para tenaga honorer tersebut akan dibayarkan.

 Sebagai informasi, ada sebanyak 239 honorer dari Pemda di RSUD Nabire tersebut.  Menurut Direktur RSUD Nabire, Andreas Pekey, persoalan belum dibayarkannya gaji para honorer karena masih menunggu alokasi anggaran dari keuangan daerah, karena sudah ada instruksi dari Bupati Nabire untuk dibayarkan. Hal senada disampaikan Kepala BPKAD Nabire, Slamet yang mengatakan, ada 3 faktor penyebab hal tersebut.

 Yaitu pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, belum atau tidak menganggarkan belanja pegawai honorenya. Selain itu faktor lainnya yakni ketersediaan anggaran di masing-masing OPD serta belum adanya SK Bupati Nabire.(wan/eby)