Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
2968 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua Tengah, Jumat (9/5/25), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD tahun 2026, selama dua hari di Gedung Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah.
NABIRE - Dalam penanganan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, dimana Kabupaten Nabire mengalami peristiwa banjir yang terjadi diantaranya, di Distrik Yaro, Yaro 1, Yaro 2 hingga Distrik Wanggar Pantai, membuat penanganan bencana alam yang dilakukan oleh pihak Pemkab Nabire dan Pemprov Papua Tengah sendiri seperti apa kedepannya.
NABIRE - Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jumat (9/5/25), secara resmi menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD tahun 2026 dengan ditandai pemukulan Tifa.
NABIRE - Kembali Kepala Suku Besar Melkias Keiya, SH, menolak dengan tegas adanya izin pertambangan emas di atas tanah Papua Tengah, karena selaku kepala suku menilai dengan aktivitas pertambangan emas hanya membawa penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
NABIRE - Papuapos Nabire dalam kunjungannya ke sekolah SMA Negeri (SMAN) 1 Nabire, yang bertempat di Jalan R.E. Martadinata, Nabarua, Kabupaten Nabire, dalam rangka memberikan materi terkait jurnalistik kepada siswa/siswi, terlihat para pelajar ini mengikuti pelajaran tentang jurnalistik sangat antusias.
NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga legislatif, maka pihaknya sangat mendukung program Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
NABIRE - Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis (8/5/25) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
JAKARTA - Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, S.Pd.,M.Si, melontarkan kritik tajam dan berbasis data terhadap pemerintah pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).