
Pencarian
“Papua Tengah”
1831 artikel cocok dengan pencarian Anda.


Disambut dan Didukung, Nabire Ibukota Papua Tengah
NABIRE – Semua elemen yang ada di Kabupaten Nabire menyambut dan mendukung Kabupaten Nabire menjadi Ibukota Provinsi Papua Tengah. Hal ini terungkap saat coffee morning bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dengan topik Daerah Otonomi Baru (DOB), di guest house Nabire, Kamis (30/6/22) pagi kemarin. Dari semua elemen yang hadir menyampaikan dukungannya terhadap Kabupaten Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Bupati Intan Jaya Dukung Nabire di Papua Tengah dan Jadi Ibukota
NABIRE – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, angkat bicara soal masih adanya pihak yang memasukan Kabupaten Nabire menjadi salah satu kabupaten untuk pengusulan Provinsi Papua Utara. Bupati Natalis Tabuni menegaskan, dirinya tetap mendukung Kabupaten Nabire yang merupakan wilayah adat Meepago ini masuk di cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, dirinya juga memberi dukungan Kabupaten Nabire menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Wabub Dogiyai Angkat Bicara DOB Papua Tengah
DOGIYAI - Di tahun 2020 melalui APBD Kabupaten Dogiyai, Pemekaran DOB Kabupaten Mapiha menjadi salah satu program Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, S.IP. dan Wakil Bupati Dogiyai Oskar Makai, SH yang juga putra asli wilayah Mapiha yang terdiri dari lima distrik ditetapkan sebagai Ketua Tim Pemekaran DOB Kabupaten Mapiha oleh Bupati Dogiyai.



Ketua Komisi II DPR RI Setuju Provinsi Papua Tengah di Nabire
NABIRE - Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurniatandjung, S.Si, M.T mengatakan, pemekaran provinsi di wilayah adat Meepago, alias Papua Tengah harus diselesaikan. Diainya lebih menyetujui jika Papua Tengah dimekarkan menjadi provisi, maka ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire.


Sebelum Wilayah Adat Tuntas, Pemda Nabire Tak Terlibat Urus Pemekaran Papua Tengah
NABIRE - Tokoh intelektual enam Suku Pesisir dan Kepualauan Kabupaten Nabire, Hendrik Andoi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire tidak terlibat dalam mengurus proses pemekaran Provinsi Papua Tengah, sebelum menyelesaikan persoalan wilayah adat antara Meepago dan Saireri di Kabupaten Nabire.

