Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
308 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE – Sebaiknya, Bupati Nabire, Isaias Douw mewajibkan semua aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nabire untuk membawa noken setiap kali masuk kantor. Untuk itu, Bupati mengalokasi dana untuk noken melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pimpinan dan st
JAYAPURA,- Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Dogiyai yangikut serta dalam pesta demokrasi pada Februari 2017 hingga kini belummenyerahkan berkas pengunduran diri. Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, mengatakan dari 11kabupaten/kota di wilayahnya yang me
NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire akan menertibkan guru, tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di luar kota Nabire. Bupati Nabire bersama instansi terkait sudah sepakati untuk menertibkan pegawai yang ber
DOGIYAI – Ketua Jayasan Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan Perekonomian (P5) Santo Isodorus Moanemani Ir. Didimus Tebai, menegaskan pihak pemerintah kabupaten Dogiyai tidak bisa berkerja mengatasnamakan rakyat. Masyarakat dan kondisi daerah dulu dan sekarang di Dogiy
NABIRE - Apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire dilaksanakan Senin (5/9) kemarin di halaman Kantor Bupati Nabire merupakan momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini seperti terang Bupati Isaias Douw, S.Sos.,MAP, ketika m
NABIRE - Sebagai instansi teknis yang mengurusi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seringkali dijadikan lahan mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Banyak sudah penipuan via pesan singkat (SMS) yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian D
Nama Wakil Bupati Intan Jaya Ikut DicatutINTAN JAYA - Modus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kini tidak hanya dengan mengatasnamakan orang dekat Bupati maupun Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Intan Jaya. Nama Wakil Bupati Intan Jay
NABIRE - Disinyalir ada sejumlah oknum yang memanfaatkan proses pembentukkan Provinsi Papua Tengah untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan meminta dan memungut bayaran (biaya) dari para pejabat di 10 kabupaten wilayah tengah. Bahkan, kepada Papuapos Nabire, Selasa (18/9),