Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
9190 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah (Paputeng) terus menggenjot legalitas usaha di wilayahnya. Sepanjang 1 Januari hingga 18 Agustus 2026, tercatat ribuan pelaku usaha telah mengurus dokumen perizinan resmi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire menyediakan prosedur pelayanan pengaduan bagi korban tindak kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak.
Resepsi Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, kedamaian, dan kebersamaan dalam membangun daerah.
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Naftali Akawal, S.E.,M.M memimpin jalannya Upacara Penurunan Bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke -81 Tahun 2026, Senin (17/08/28)
Upacara Bendera Peringatan Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, tingkat Kabupaten Deiyai, berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai, Tigido, Waghete, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Puncak kembali dilanjutkan, Selasa (18/8/2026), setelah sempat berlangsung pada 11 Agustus lalu. Kali ini, proses pencairan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat TNI dan Polri guna memastikan pelayanan kepada kampung berjalan aman dan tertib.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menggelar pertemuan silaturahmi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, di Gedung DPR Papua Tengah, pada Senin (17/8/2026).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, secara resmi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah beserta seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperkuat pendampingan serta advokasi hukum bagi warga yang berada di wilayah konflik.
Seorang anak kehilangan nyawa, sementara seorang anak lain harus berhadapan dengan hukum akibat tragedi pembunuhan di Waroki, Nabire. Peristiwa kelam yang melibatkan anak di bawah umur ini tidak hanya menjadi catatan kriminal biasa, melainkan sebuah luka mendalam bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nabire.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire menyiapkan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi dan penanganan kasus dengan memanfaatkan teknologi informasi.