“NU”

PJ GUBERNUR HADIRI SEMINAR SEHARI GEREJA KINGMI SEJAHTERA

PJ GUBERNUR MENANDATANGANII NPHD KOREM 173/PVB DAN UPBU KELAS II NABIRE

PJ GUBERNUR BUKA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PJ Gubernur Kunjungi TKP Kebakaran SD YPK Sion

NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM, turun langsung ke lokasi kebakaran di Sekolah Dasar (SD) YPK Sion Nabire, Kamis (18/07/2024) yang habis dilahap Si Jago Merah dini hari kemarin.

Illegal Mainning Kapiraya-Mogotadi Sudah Lapor Pj Gubernur

NABIRE - Masalah adanya penambangan emas tanpa mengantongi izin remis (Illegal Mainning) di daerah Kapiraya, tapal batas antara 3 kabupaten sudah dilaporkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Dogiyai kepada Pj Gubernur Papua Tengah melalui Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah.

DPRD Dogiyai Menanti Pj Gubernur PPT Sikapi Illegal Mainning

NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dogiyai sementara ini sedang menanti sikap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT) menanggapi adanya penambangan emas tanpa dokumen perizinan (illegal mainning) di wilayah Kapiraya- Mogotadi.

Pj Gubernur Buka FGD dan RIPPDA Papua Tengah

NABIRE - Mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Zakharias F Marey, S.Sos., M.MT, pada Kamis (18/07/2024) membuka kegiatan seminar Laporan Pendahuluan dan FGD penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

PJ GUBERNUR PAPUA TENGAH BUKA KKR PGGPT

Pj Gubernur Lantik 392 Pejabat Eselon II, III dan IV

NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM melantik sebanyak 392 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Provinsi Papua Tengah. Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (17/7/2024).

Yulianus Pasang Imbau Masyarakat Urus KTP Sendiri

NABIRE - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd.,M.Pd, kembali menegaskan bahwa semua layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran dan akta kematian, diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya dan kalau lewat jalur lain tetap kena pungut biaya.