Pangdam XXIX/Mambruk: Kehadiran TNI Beri Rasa Aman, Dorong Ekonomi
Aminton menjelaskan, dirinya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Pangdam XXIX/Mambruk pada 5 Oktober 2026.
Pencarian
154 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Aminton menjelaskan, dirinya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Pangdam XXIX/Mambruk pada 5 Oktober 2026.
Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Nabire, Abimanyu Adi Kusuma, menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ribuan ASN tersebut belum terdata secara rinci. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan waktu dan tingginya mobilitas para pegawai.
Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah, Alexzander Gobai.
Air mineral kemasan 600 mililiter dilaporkan Rp30.000 per botol; pertalite dalam kemasan botol tertentu sekitar Rp50.000. Angka ini merupakan contoh kondisi lapangan, bukan rata-rata harga resmi seluruh kabupaten.
Pengembangan koperasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut diharapkan membuka akses pasar bagi produk masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi hingga tingkat kampung.
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Yohanes Aris Pakombong, SE., M.Si., menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta agar mampu merintis dan mengembangkan usaha mandiri.
Victor mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, mulai dari percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan UMKM dan pariwisata hingga kemudahan perizinan.
Sejarah Papua menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak pernah terpisah dari struktur sosial dan budaya. Berbagai komunitas adat membangun sistem produksi yang bertumpu pada kebun, hutan, pesisir, dan relasi kekerabatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor kelautan dan perikanan se-Provinsi Papua Tengah.