NABIRE – Visi misi pemekaran wilayah, bukan hal yang baru dilakukan. Sejak tahun 1986, konsep untuk memekarkan Papua sudah ada. Pemekaran perlu dilakukan karena merupakan pintu kesejahteraan bagi semua orang. Demikian dikatakan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si, saat rapat koordinasi pihak eksekutif dan legislatif di Kantor DPRD Nabire, Jumat (28/3) kemarin. “Dalam visi misi saya sejak tahun 1986 sudah bicara soal pemekaran. Senang sekali Papua sekarang sudah dimekarkan sekian banyak kabupaten, kota dan akan sekian banyak provinsi. Dengan pemekaran kita bisa cari rakyat yang tersebar di pelosok-pelosok, kalau tidak mekar maka tidak mungkin bisa sentuh masyarakat,” tambahnya. Berbicara soal pemekaran Kabupaten Nabire Timur, menurut AP Youw, terlalu banyak biaya yang akan kita butuhkan. Lebih baik kita bicara tentang Kotamadya Nabire dengan biaya sangat sedikit. Jika Kotamadya Nabire terealisasi, maka dengan otomatis kabupaten yang ada ini bergeser ke Nabire Timur. “Jadi masyarakat Nabire Timur tidak perlu repot-repot urus persyaratan ini dan itu. Yang kita perlukan bagaimana komitmen pemerintah sekarang untuk siapkan Kotamadya Nabire, itu syarat untuk Nabire Timur. Kalau Kotamadya Nabire sudah ada maka secara otomatis Nabire akan bergeser menjadi Kabupaten Nabire Timur,” tambahnya.Kata AP Youw, jika pemekaran kotamadya sudah dilakukan bersamaan dengan perjuangan Provinsi Papua Tengah waktu lalu, itu sudah tidak ada persoalan. Konsepnya pemekaran Kotamadya Nabire itu ada di Bagian Tata Pemerintahan dan Otda Nabire. Ada arsipnya yang dulu kita berjuang, kita sudah buat persyaratan tinggal kita cari itu dan kita lengkapi untuk selanjutnya diajukan. Berbicara soal persyaratan mekar wilayah kita harus lewat provinsi, karena Provinsi Papua Tengah belum ada. Jika Provinsi Papua Tengah sudah jadi tidak perlu repot-repot ke Jayapura untuk mengurus persyaratan pemekaran, tetapi cukup diurus di Nabire saja. “Untuk merealisasikan Provinsi Papua Tengah, saya perlu dukungan pimpinan DPRD dan pihak eksekutif. Ada dua hal yang kurang, pertama, saya harus selesaikan sekian banyak hutang biaya yang harus saya lunasi. Perjuangkan mekar Papua Tengah bukan petik begitu saja, tapi harus bayar disana sini. Kedua, masalah persoalan ibukota, Biak, Timika dan Nabire mau jadi ibukota. Sampai saat ini Depdagri ada bicara soal itu. Tanggal 12 Maret 2014 lalu di Jayapura kita sudah bicara soal itu dan belum ada kesepakatan tentang ibukota. Oleh karena itu sekarang kami sudah minta ke Mendagri bahwa ibukota ditentukan berdasarkan kajian ilmiah yang ada,” ungkapnya. (ros)