NABIRE - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan (BPBD-KP) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Nabire, Senin (31/8/2026).

Sekretaris BPBD-KP Provinsi Papua Tengah, Marthinus Rumbino, mengatakan penanganan Karhutla telah dilakukan sejak pertengahan tahun dan sempat mengalami peningkatan signifikan pada Agustus 2026.

Menurutnya, pada tahap awal kebakaran masih berupa titik-titik kecil yang tersebar di sejumlah wilayah Nabire dengan intensitas sekitar satu titik per hari. Namun, kondisi tersebut meningkat pada periode 19 hingga 22 Agustus 2026.

“Pada periode puncak, kami menangani sekitar tiga sampai sepuluh titik kebakaran dalam sehari. Kondisi ini cukup berat karena jumlah kejadian melebihi kapasitas operasional dan tenaga yang tersedia,” kata Marthinus.

Salah satu penanganan awal dilakukan pada 18 Juli 2026, ketika petugas menangani kebakaran lahan seluas kurang lebih satu hektare di kawasan PLMTG Kalibobo.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan titik panas (hotspot), kondisi terkini menunjukkan adanya penurunan jumlah titik api. Hingga 29 Agustus 2026, tercatat 12 titik hotspot di wilayah Nabire dengan tingkat kepercayaan sedang.

Marthinus menjelaskan, penanganan Karhutla di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait fasilitas dan armada pemadam.

Armada pemadam kebakaran yang tersedia pada dasarnya diperuntukkan bagi penanganan kebakaran permukiman maupun bangunan. Namun, dalam situasi Karhutla, kendaraan tersebut tetap dikerahkan secara maksimal untuk membantu pemadaman.

“Kendaraan yang ada sebenarnya lebih diperuntukkan untuk kebakaran pemukiman dan bangunan. Tetapi ketika terjadi kebakaran lahan, armada tetap kami kerahkan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Keterbatasan lainnya adalah belum tersedianya kendaraan khusus untuk menyuplai air. Kondisi tersebut semakin menyulitkan petugas ketika lokasi kebakaran berada jauh dari sumber air.

Bahkan, petugas harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengambil air, termasuk hingga kawasan Deai dan Kimi, sebelum kembali ke lokasi kebakaran.

Menghadapi peningkatan kasus Karhutla, penanganan juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Sejak 20 Agustus 2026, jajaran TNI dan Polri turut membantu BPBD dalam penanganan kebakaran. Dukungan tersebut mencakup pemadaman, pengawasan wilayah hingga langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara tidak bertanggung jawab.

Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengawasan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Selain meningkatkan risiko Karhutla, kondisi cuaca kering juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

BPBD Kabupaten Nabire bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan distribusi air bersih menggunakan satu unit mobil tangki kepada masyarakat terdampak kekeringan.

Distribusi dilakukan di empat wilayah, yakni Distrik Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat dan Wanggar.

Sementara itu, dampak kekeringan juga terjadi di Kabupaten Puncak. Krisis embun beku yang terjadi sejak Juni menyebabkan tanaman pertanian masyarakat mengalami gagal panen di Distrik Agandugume, Lambewi dan Oneri. Penanganan terhadap kondisi tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Sebagai langkah jangka panjang, BPBD Papua Tengah mulai memperkuat strategi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan Karhutla.

Salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan lahan, terutama dengan tidak menggunakan metode pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran meluas.

BPBD juga berkoordinasi dengan Balai Sungai Kementerian PUPR untuk melakukan pemetaan sumber air baku, embun dan bendungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dalam kondisi darurat, termasuk kawasan Kali Bumi.

Selain itu, pemerintah provinsi mendorong pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Papua Tengah untuk memperkuat sistem informasi dan koordinasi kebencanaan.

Integrasi informasi cuaca juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sehingga informasi terkait kondisi cuaca dan potensi bencana dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi publik, termasuk videotron.

BPBD Papua Tengah juga melaksanakan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat bersama BNPB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan daerah menghadapi ancaman bencana.

Marthinus menegaskan, penanganan Karhutla dan dampak kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.

“Yang paling penting adalah masyarakat ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pencegahan jauh lebih penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” pungkasnya. (luk)