NABIRE – Tokoh Masyarakat (Tomas) Kabupaten Intan Jaya, Denius Agimbau tadi malam datang ke Kantor Redaksi Papuapos Nabire, Kotalama menyatakan warga yang menjadi korban dan pertumpahan darah dalam pemilihan bupati (Pilkada) dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD atas dukungannya tim sukses dan pendukung di tengah masyarakat. Beberapa kabupaten yang menjadi korban politik warga setempat, ia menyebutkan diantarannya Kabupaten Intan Jaya dan Lani Jaya.  Lantaran kerap adanya korban dan menganggu stabilitas keamanan daerah, Kamtibmas selama  Pilkada dan pemilihan DPRD, di beberapa kabupaten maka atas dasar dan pertimbangan itu pula, Denius Agimbau selaku Tomas meminta kepada  DRP-RI, Panglima TNI dan Kapolri, termasuk Gubernur Papua, Ketua DPRP dan DPRP, Kapolda Papua untuk meninjau kembali Undang-Undang (UU) Pilkada di daerah dan DPR-RI dan DPRD. Denius Agimbau minta untuk ditinjau ulang, menurutnya karena sistem pemilihan lama khususnya Pilkada dipilih oleh DPR atau DPRD, karena pemilihan langsung oleh masyarakat yang dilaksanakan sekarang di lapangan banyak warga yang menjadi korban. “Ketika orde lama yang dipilih oleh DPR setempat tak ada korban, sehingga aturan sekarang perlu ditinjau ulang,” katanya.  Lanjutnya, negara pembuat RUU mesti bertangung jawab atas wargannya. Ada perlindungan dan mengayomi kedepan warga tak perlu ada koban dan pertumpahan darah. Bupati dan DPR sebagai penyelenggara negara di daerah memberikan penguatan penuh dan perlindungan terhadap rakyat yang dipimpinnya, bukan menjadi koban dan melakukan kekerasan kepada masyarakat untuk mendukung kepada pasangan tertentu yang pada skhirnya masyarakat biasa menjadi korban. Denius kembali menyatakan, tim sukses dan kelompok pendukung lain belum paham kepentingan politik, bukan melindungi cara dulu pemilihan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) dengan baik. Menurutnya, pola dulu Orba lebih bagus, bupati dipilih oleh DPR itu dan Timsus belum paham tentang adat istiadat setempat mereka bekerja atas kepentingan politik atau kepentingan pribadi. “Bupati dipilih oleh DPR tidak melibatkan masyarakat, kembali saja ke orde lama dari pada warga saya selalu ada korban. Demi keamanan dan kenyamanan daerah serta untuk kita semua,” ujar Agimbau.(don)