NABIRE – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, Kristianus Tekege mengatakan, tuntutan biaya (ongkos) penebangan pohon beringin dan beberapa pohon lain di depan kantor tersebut, sudah diselesaikan dengan pihak yang berhak menerimanya. Keterlambatan pembayaran hanya karena mis komunikasi, tetapi sudah dibayar sehingga kini sudah tuntas.

Kristianus Tekege di ruang kerjanya, Jumat (14/10) mengatakan saat ditunjuk sebagai Plt KDLH, tidak tahu adanya perjanjian ongkos kerja tebang pohon di depan kantor dan juga tidak tahu apabila ongkosnya belum dibayar.

“Memang, ada yang datang duduk-duduk di kantor tetapi tidak tahu apa tujuan mereka. Mereka hanya duduk-duduk saja. Tidak tahu kalau mereka ini datang untuk menanti pembayaran ongkos kerja sesuai perjanjian awal” tuturnya.

Puncak ketidaksabaran penebang pohon di depan kantor DLH Nabire, mereka palang jalan raya di depan kantor DLH. Aparat keamananpun turun tangan mengamankan situasi yang terjadi, Senin (11/10), awal pekan lalu.

Plt Kepala DLH mengungkap penebang pohon di depan kantor DLH Nabire beraksi pada awal pekan lalu karena ongkos kerja yang dijanjikan sebelum melakukan penebangan pohon beringin dan beberapa pohon lainnya belum dibayar selama beberapa bulan. Aksi tersebut sebagai tindakan mendesak untuk dibayarkan ongkos penebangan pohon beringin dan beberapa pohon lain, karena ada perjanjian besaran ongkosnya.

Kristianus Tekege mengatakan, sejak dipercayakan sebagai Plt Kepala Dinas, tidak tahu soal perjanjian tersebut. Dan itu berupa perjanjian, tidak tahu sumber dananya dari mana. 

Namun, kata Tekege, setelah koordinasi dengan Bupati Nabire, Mesak Magai, tuntutan ongkos tebang pohon beringin dan beberapa pohon lainnya sudah dibayar kepada penebang, nilainya sama dengan perjanjian awal.

Oleh sebab itu, menurutnya, masalah tuntutan pembayaran ongkos tebang pohon di depan kantor DLH Nabire sudah tuntas. Karena permintaannya sudah dibayar sesuai perjanjian awal. (ans)