NABIRE - Direktur Blud Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dr. Frans Sayori mengklarifikasi informasi yang beredar di Media Sosial (Medsos) terkait pelayanan di RSUD Siriwini Nabire.


Ditemui Senin (25/03/2024) di depan ruang pengambilan obat RSUD Nabire, Frans Sayori mengatakan, selaku Resident Nabire ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut masih ada berita-berita tentang pasien yang membeli obat di luar rumah sakit.


"Hari ini saya bersama dengan dokter selaku kepala dinas, ada beberapa hal yang kami sampaikan, pertama menyangkut ketidaksediaan obat ataupun beberapa item obat, jadi tidak semua obat itu," ujarnya.


Ditegaskannya, tidak semua obat hanya beberapa jenis obat tertentu, baik itu antibiotik atau vitamin atau anti nyeri dan lain-lain yang ada selama ini. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu?


"Kita salah satu rumah sakit rujukan, satu-satunya rumah sakit di Nabire tidak ada tipe D dibawa kita dan kita melayani 11 kabupaten, saya kira masyarakat juga tahu karena sudah beberapa lalu kita sampaikan seperti itu, lalu bagaimana menyangkut ke perencanaan kebutuhan obat, setiap tahun kita lakukan perencanaan, baik itu item obat-obatnya sampai dengan total biaya kebutuhan obat, tetapi jangan lupa bahwa bukan bicara tentang obat saja, di dalamnya ada obat Bahan Habis Pakai (BHP) reagen dan oksigen, jadi obat itu satu paket di dalamnya itu ada BHP atau bahan medis habis pakai, kemudian ada reagen untuk pemeriksaan lab dengan oksigen, nah ini butuh biaya yang cukup besar," urainya.


Ketika sakit, itu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab keluarga, pemerintah hanya membantu meringankan. Posisi rumah sakit melakukan perencanaan obat kepada pemerintah daerah, apapun nanti keputusan di pemerintah daerah, dan itu tergantung dari hasil ataupun dokumen anggaran yang diberikan kepada rumah sakit untuk belanja hal tersebut.


Belajar dari tahun kemarin, tahun ini kita ditopang luar biasa oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan akan dijalankan oleh dokter, tetapi intinya bahwa masih rumah sakit kabupaten. Artinya apa ada keterbatasan kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua kembali lagi untuk menerangkan obat terkait kebutuhan satu bulan melayani pasien 2500an kasus atau 2500 pasien.


"Terakhir kita kemarin evaluasi dengan BPJS 1 tahun rata-rata tiap bulan, artinya apa, bahwa kebutuhan obat ini luar biasa saat ini kita dilayani oleh 26 dokter spesialis satu dokter spesialis dan 20an dokter umum. Artinya resep obat yang keluar dari setiap pelayanan yang ditulis oleh dokter ini luar biasa banyaknya dengan segala macam jenis pengobatan," terangnya.


Diakui Frans Sayori, pihak RSUD kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. "Saya sudah komitmen mulai hari ini kita sosialisasi spanduk besar, sehingga masyarakat tau dari awal sudah mengetahui saya bahwa semua informasi tentang rumah sakit disampaikan, tapi kan masyarakat kita tidak semua punya Hp, Sehingga tadi malam atau beberapa waktu lalu sepakat dengan dokter kecil bahwa kita rubah bentuk sosialisasi kita tempel di sudut-sudut rumah sakit dan di ruangan secara internal manajemen," ujarnya.


Dan, dirinya akan mengatur ke dalam, bagaimana informasi jalankan obat atau kekurangan obat bisa sampai ke DPJP, ke dokter yang menulis obat, sehingga dokternya paham bahwa hari ini tidak ada antibiotik, diganti ke antibiotik jenis lain. Tidak ada vitamin ini diganti vitamin yang lain, kan begitu ini yang masih menjadi PR kita dengan kondisi ini kita akan membenahi manajemen ini di satu sisi bahwa harapan kita dengan dana yang cukup ketersediaan obat walaupun nanti masih ada masalah lagi," pungkasnya.(rob)