Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, sejak dilantik 9 April 2013 lalu. Dirinya  akan melakukan evaluasi penggunaan 80 persen dana otonomi khusus Papua di 29 kabupaten/kota.   “Kita akan evaluasi action dari para bupati dan walikota seperti apa dalam hal pengelolaan dana Otonomi Khusus bagi Papua di tahun kedua. Tetapi tahun ini sudah mulai kita laksanakan,”terang Gubernur yang didampingi Kepala Bappeda Papua Muh Musa’ad, kepada wartawan diruang transit Kantor Gubernur Dok II Jayapura, baru – baru ini Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran 80 persen dana otsus oleh para bupati di daerah yang mereka pimpin. Kita mau lihat outputnya seperti apa. Sementara itu rencananya minggu depan kita  sudah berikan target pencapaian buta aksara sampai berapa yang harus dipenuhi dan lainnya,”terangnya. Menurutnya saat ini Kabupaten Lani Jaya menjadi salah satu contoh kabupaten yang betul – betul menerapkan visi misi Gubernur Papua, Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dengan program PAUD dan juga program ibu hamil. Sementara itu imbas dari hampir 80 persen seluruh dana Otonomi Khusus diberikan kepada kabupaten/kota, membuat SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tidak melakukan kegiatan seperti pada tahun – tahun sebelumnya. Hal itu diakui Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura belum lama ini. “Di provinsi tidak ada kegiatan fisik, semua dana – dana didroping ke kabupaten/kota dan para bupati sedang mengerjakan itu. Sedangkan Provinsi  Papua hanya mendapat jatah 20 persen dari dana Otsus,”akunya.  Dijelaskannya, saat ini Papua sudah mempunyai 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disingkat LKPP, dimana para tenaganya akan ikut pelatihan. Lebih jauh mantan Bupati Punccak Jaya itu menjelaskan dari 20 persen dana otsus sebesar Rp. 700 milyar untuk 10 persen, sedangkan Rp. 300 milyar untuk Kartu Papua Sehat (KPS). 10 persen lainnya untuk bantuan lembaga keagamaan dan lembaga social lainnya. Saat ini menurut gubernur sedang dilakukan pendataan terhadap berapa jumlah orang asli Papua per marga dan klan. Diakuinya dari 20 persen dana Otsus untuk provinsi tersebut, hanya Rp. 60 milyar tersedot ke SKPD di lingkungan Pemprov Papua, khusus bidang ekonomi. “Tapi itu tidak mendongkrak juga. Mungkin semua hanya habis di ATK saja dan tidak berdampak bagi perekonomian di Papua,”aku gubernur.