NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Papua Tengah, TNI-AL, Polri, Satpol PP dan sejumlah instansi terkait menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di halaman Kantor Dishub Kabupaten Nabire, Siriwini, Kamis (17/9/2026).

Upacara mengusung tema ‘Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju’. Bupati Nabire Mesak Magai bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Perhubungan.

Dalam amanat tersebut, aspek keselamatan transportasi menjadi salah satu pesan utama. Keselamatan ditegaskan tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai tanggung jawab moral seluruh insan perhubungan. “Keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif. Itu tanggung jawab moral,” tegas amanat Menteri Perhubungan yang dibacakan Bupati Mesak.

Menhub menekankan, transportasi bukan hanya berkaitan dengan kendaraan maupun pembangunan infrastruktur. Perhubungan memiliki peran strategis dalam menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa serta masyarakat dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pusat-pusat ekonomi. Karena itu, keberadaan pelabuhan, penerbangan perintis, angkutan publik hingga sistem logistik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di wilayah terpencil, penerbangan perintis dinilai memiliki peran penting dalam memangkas waktu tempuh. Sementara sistem logistik yang efisien diharapkan mampu menekan biaya distribusi sehingga hasil pertanian dan perikanan masyarakat dapat menjangkau pasar dengan lebih baik.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan efisiensi biaya logistik dan pemerataan pembangunan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

Amanat Menhub juga menyoroti tantangan sektor transportasi yang semakin kompleks, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung api, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta mengutamakan keselamatan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, petugas harus berani menghentikan sementara operasional. Namun, penghentian tersebut harus diikuti dengan upaya cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tidak terputus.

Perhatian khusus diberikan kepada wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Layanan transportasi keperintisan diminta tetap dijaga, angkutan publik diperkuat, konektivitas antarmoda ditingkatkan dan tata kelola logistik terus dibenahi.

Bagi Papua Tengah, pesan tersebut memiliki relevansi kuat mengingat kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas transportasi untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi.

Transformasi digital di sektor perhubungan juga menjadi perhatian. Digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi atau sistem baru, tetapi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. “Harus menghasilkan perubahan nyata: perjalanan lebih aman, kepatuhan lebih baik, logistik makin tertib,” demikian amanat tersebut.

Pemerintah juga menekankan pentingnya peran sumber daya manusia di balik seluruh sistem transportasi. Mereka yang melakukan pemeriksaan landasan, mengawasi kapal, menjaga sistem navigasi dan persinyalan hingga petugas yang tetap bekerja di lapangan saat terjadi bencana merupakan bagian penting dari keselamatan dan keberlangsungan konektivitas.

Dalam momentum Harhubnas 2026, insan perhubungan didorong memegang tiga nilai utama, yakni tanggap, tangguh, dan bertanggung jawab.

Peringatan Harhubnas di Nabire sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor perhubungan tidak cukup hanya mengejar kelancaran mobilitas. Transportasi harus mampu menghadirkan keselamatan, konektivitas dan pemerataan layanan, termasuk bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah. (amd)