NABIRE - Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, kembali mengingatkan pihak penyelenggara mulai dari KPU, Bawaslu hingga Penyelenggara tingkat bawah agar bekerja jujur, netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu.


Dikatakan Jenifer, satu suara itu sangat berharga namun jika ada laporan masyarakat terkait penyelenggara dalam jual beli suara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan PSU yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, maka dipastikan akan diberikan sanksi.


Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, saat jumpa pers di salah satu cafe di Nabire, Jumat, (23/02/2024).
"Saya ingatkan lagi agar kerja baik, jujur, netral. Ada Gakkumdu," ujarnya.


Jika ada laporan masyarakat disertai bukti ke Bawaslu, maka Gakkumdu akan berikan sanksi. Ingat itu, kita kerja, ada yang mengawasi. Masyarakat dan Bawaslu.
Begitu juga dengan penyelenggara, baik itu KPU juga Bawaslu diimbau agar dapat memberikan edukasi politik yang baik dan benar. Jangan ikut bermain di dalam.
Jenifer berharap agar dalam pelaksanaan PSU, dan PSS dapat berjalan aman, lancar dan damai. Sehingga pelaksanaan demokrasi ini benar-benar dirasakan adil oleh masyarakat.


Hal senada disampaikan Komisioner KPU Papua Tengah, Marius Telenggen. Dirinya menuturkan, pihaknya sebagai penyelenggara menyampaikan bahwa praktek-praktek itu terjadi di luar dari pada pantauan KPU sehingga sebagai penyelenggara, KPU sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan tidak boleh melakukan jual beli suara.


"Kami berharap semua komponen masyarakat intelektual agar mengkoordinasikan agar masyarakat tidak melakukan jual beli suara tersebut. Itu yang perlu kami tegaskan. KPU tidak pernah mau hal-hal tersebut terjadi. KPU berharap partai politik juga bermain secara netral tanpa ada kecurangan. Jika ada hal tersebut laporkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti agar hal-hal tersebut tidak terjadi," tegas Marius Telenggen.(rob)