NABIRE – Konflik sengketa tanah adat antar kelompok masyarakat (bukan perang suku), telah berhasil dimediasi, Selasa (13/6/23) kemarin. Sejumlah kesepakatan bersama telah diambil untuk menyelesaikan konflik yang terjadi yang telah memakan korban jiwa itu. Proses mediasi yang dilakukan di Aula Wicaksana Lagawa, Mapolres Nabire, dihadiri para pihak terkait baik itu dari Suku Mee, Suku Dani/Lani, Suku Wate, sejumlah lembaga adat, para bupati dari wilayah Provinsi Papua Tengah, perwakilan Pemprov Papua Tengah, sejumlah pejabat Pemprov Papua Tengah, pejabat Pemkab Nabire dan undangan lainnya.

Pantauan media ini di Mapolres, waktu pelaksanaan mediasi sempat molor. Pelaksanaan mediasi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIT molor hingga pukul 13.15 WIT. Molornya pelaksanaan mediasi lantaran sejumlah pihak yang terlibat konflik terlambat hadir. Peserta mediasi yang hadir lebih awal terlihat beberapa kali memprotes lantaran cukup lama menunggu mediasi dimulai. Sementara dari pihak yang memediasi dari Polres Nabire sempat menenangkan peserta yang sudah hadir untuk bersabar menunggu sejumlah pihak terkait yang belum hadir.

Pertemuan mediasi diawali dengan pengantar dari perwakilan pihak pemerintah maupun dari aparat keamanan. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada perwakilan dari Suku Mee untuk menyampaikan pendapatnya. Selain menyampaikan persoalan yang terjadi di Topo, perwakilan dari Suku Mee juga sempat menyampaikan pernyataan soal tapal batas adat mereka.

Kesempatan berikut diberikan kepada perwakilan dari Suku Wate untuk menyampaikan pendapatnya. Kepala Suku Besar Wate, Alex Raiki, menyampaikan sejumlah hal terkait pembebasan lahan yang berujung konflik itu. Keributan sempat terjadi saat Kepala Suku Besar Wate berbicara soal patok tapal batas. Perwakilan dari Suku Mee yang hadir tidak terima dengan penyampaian Alex Raiki, dan sempat beraksi dan terjadi kegaduhan dalam mediasi. Namun akhirnya kegaduhan massa bisa ditenangkan dan proses mediasi bisa dilanjutkan kembali.

Dengan diskusi yang panjang, akhirnya berhasil disepakati sejumlah hal sebagai solusi atas konflik yang terjadi di Topo. Seperti disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, hari ini kita sudah bisa pertemukan ketiga belah pihak, yaitu Suku Wate, Suku Mee dan Suku Dani untuk mediasi mencari solusi antara tiga suku ini terkait dengan masalah tapal batas yang ada antara Suku Mee dan Suku Wate. 

“Ketika terjadi persoalan ini, Kapolres Nabire, Dandim Nabire dan semua unsur kita terlibat untuk bagaimana mengamankan situasi di wilayah Topo. Ketika itu wilayah Kota Nabire masih aman dan tertib, hanya kita mengamankan di wilayah Topo,” ujar Bupati Nabire saat dimintai keterangan oleh awak media seusai pertemuan. 

Kata Bupati Mesak, sudah ada kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi ini. Pertama, pelepasan dari Suku Wate itu dibatalkan. 

“Setelah itu saya akan panggil Suku Wate supaya Kepala Suku Wate jangan terancam dengan pihak lain menyangkut pelepasan tanah seluas sekitar 4 ribu hektar yang ada di wilayah Topo. Saya akan panggil untuk kita cari solusi sehingga antara suku yang terkait akan tenang,” ujarnya. 

Kedua, dengan pengawalan TNI dan Polri disepakati kembali ke Topo untuk mencari satu warga korban dari Suku Dani yang menurut informasi dari pihak mereka belum ketemu.

Ketiga, warga masyarakat baik yang berasal dari Topo, dari Dogiyai, Deiyai, maupun Paniai, untuk dikembalikan ke kampung masing-masing. 

“Ini beberapa hal yang kita sepakati. Besok atau dua hari berturut-turut mencari korban dari Suku Dani yang hilang di sekitar TKP mudah-mudahan kita bisa segera temukan untuk meredam suasana pertikaian masalah tapal batas antara Suku Wate dan Suku Mee di Topo. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan wartawan. Saya percaya bahwa untuk informasi yang tidak jelas itu kita meredam suasana ini sehingga kita fokus dan pernyataan kita sudah jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 1705/Nabire, Letkol Inf Doni Firmansyah, M.Han, menambahkan, tiga pihak yang hadir pada mediasi, ada benang merah dan ini perlu digarisbawahi. Diputuskan bahwa kejadian ini bukan perang antar suku, tapi adalah konflik sengketa tanah adat antar kelompok masyarakat. Dan penyelesaiannya nanti juga akan didampingi oleh pemerintah maupun aparat keamanan.

“Tolong rekan-rekan media untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat luas. Apa yang terjadi ini bukanlah perang suku seperti sempat beredar di masyarakat luas, tapi yang terjadi adalah konflik sengketa tanah adat antar kelompok masyarakat,” tuturnya. 

Ditanya wartawan terkait peristiwa yang telah memakan korban jiwa maupun harta di Topo, Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suarnaya, menjawab, Reskrim sedang bekerja dari pertama kejadian. Mulai dari olah tempat kejadian perkara, kemudian Inavis turun ke lapangan mendata apa yang menjadi kerugian baik yang terkait penganiayaan, hilangnya nyawa orang, kebakaran dan lainnya. 

“Yang penting kalau kami di sini bagaimana meredam secara musyawarah. Ini yang perlu harus kita redam harus kita utamakan,” tuturnya. 

Lebih lanjut dikatakan, salah satu fasilitasi hari ini merupakan hal yang terbaik untuk sama-sama saudara kita mendapatkan solusi. Tadi sudah ada solusi-solusi yang sudah diputuskan dan itu sudah sangat baik. 

“Kalau tidak ada pertemuan tidak ada solusi, seperti pelepasan lokasi sudah dicabut, itu yang menjadi penyebab awal. Sda tuntutan soal tapal batas adat itu nanti akan segera direncanakan oleh pemerintah daerah dengan adat,” ujarnya. 

Kapolres Nabire berharap kepada masyarakat dengan begitu liarnya berita di WA Grup yang memprovokasi, memanas-manasi, tapi saat pertemuan tadi terlihat bagaimana komunikasi kedua belah pihak sangat. Karena kesalahpahaman ini yang menjadi pemicu. 

“Ini sudah clear. Sekarang bagaimana kedepannya saudara kita dapat difasilitasi kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian soal informasi ada korban dari Suku Dani yang belum ketemu, ya kita akan cari. Nah ini informasi, kita belum tahu bagaimana di lapangan. Makanya kami pesan, hal ini sudah clear jangan lagi ada isu-isu yang berkembang lain lagi di luar. Mohon untuk tidak dipercayai, yang memplintir yang memodifikasi narasi yang memprovokasi yang memancing dan ada yang sengaja membuat narasi supaya berbenturan itu ada. Ini masyarakat jangan percaya. Hal yang mengajak untuk perpecahan, perkelahian, jangan dipercayai. Yang dipercayai adalah untuk persatuan untuk hidup berdampingan,” ujarnya. (ros)