NABIRE – Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH ke Kabupaten Nabire, disambut antusias warga dan berbagai kalangan. Hal ini terlihat begitu banyaknya warga yang menjemput kedatangan Wamendagri bersama rombongan di Bandara Nabire. Hal yang sama juga terlihat di sejumlah lokasi dimana Wamendagri melakukan kunjungan lapangannya.

Antusias warga Nabire itu menurut kacamata Wamendagri John Wempi Wetipo, merupakan bukti jika masyarakat di 8 kabupaten di wilayah Meepago mendukung hadirnya Provinsi Papua Tengah ini.

“Delapan kabupaten ini mendukung DOB atau tidak ? Dan kenyataannya semua mendukung to,” ujar Wamendagri Wetipo.

Dalam lawatannya ke Nabire, Wamendagri juga telah menandatangani surat-surat dokumen penyerahan tanah oleh Suku Wate dan suku lainnya di Nabire. Serta beberapa aset seperti kediaman sementara Gubernur Provinsi Papua Tengah beserta kantor gubernur yang diserahkan langsung oleh Bupati Nabire.

“Tadi itu kita sudah tandatangan surat-surat dokumen itu asetnya sudah diserahkan. Termasuk tanah yang hari ini kita berdiri, inikan diserahkan. Sekarang tugas kita untuk bangun supaya kedepan itu kesejahteraan rakyat di Tanah Papua secara keseluruhan lebih khusus Meepago ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya saat mengunjungi lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah di Karadiri.

Pada kesempatan itu, Wamendagri John Wetipo juga menungkapkan alasan Kabupaten Nabire dipilih menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah. Salah satu pertimbangannya, Nabire didiami oleh lebih banyak OAP. Sehingga hadirnya Provinsi Papua Tengah bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat orang asli Papua di Meepago.

“Kenapa taruh di Nabire, supaya OAP yang ada di wilayah Meepago ini, Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Mimika, Puncak, Puncak Jaya ini bagimana bisa menikmati kesejahteraan itu yang diharapkan kita bersama-sama selama ini. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan hari ini bukan untuk orang pusat tapi untuk rakyat tanah Papua. Kehadiran banyak orang begini artinya sudah memberikan dukungan buat kita semua,” kata Wamendagri Wetipo.

Wamendagri mengakui jika dirinya tidak menduga akan disambut oleh banyak masyarakat saat kunjunganya di Kabupaten Nabire. Sebab beberapa waktu lalu, sempat ada pihak yang melakukan aksi menolak kehadiran Provinsi Papua Tengah. Namun, kata Wempi, masyarakat telah menerima dan hadirnya Provinsi Papua Tengah ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua.


JWW Sosialisasi UU Provinsi Papua Tengah


Wamendagri John Wempi Wetipo, Senin (25/7/22) siang melakukan tatap muka bersama para bupati dan Forkompimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat se wilayah Papua Tengah. Di guest house Nabire, Wamendagri juga melakukan sosialisasi Undang–Undang Pembentukkan Provinsi Papua Tengah. Selain itu juga akan dilakukan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Verifikasi data dan dokumen penyerahan aset, verifikasi dokumen pemberian hibah. 

Pertemuan di guest house juga turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun, Senin (25/7/22) pagi tiba di Bandara Nabire.

Kedatangan politisi PDI Perjuangan ini disambut para bupati wilayah Meepago diantaranya Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, Bupati Paniai, Meky Nawipa, Wakil Bupati Mimika, John Rettob dan Bupati Nabire, Mesak Magai yang bertindak selaku tuan rumah. (tim)